SOLOPOS.COM - Ilustrasi (aseansec.org)
Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera diberlakukan. Disperindag Solo berencana melatih pedagang kelontong dan montir supaya menjadi expert.
Solopos.com, SOLO — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Solo mendata warung kelontong di 51 kelurahan di Kota Bengawan sebagai upaya persiapan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 2015 ini.
Berdasarkan hasil pendataan sementara, Disperindag sudah mengantongi 861 warung kelontong.
Langkah Disperindag tersebut mencuat dalam rapat kerja Komisi III dengan pimpinan Disperindag Solo di DPRD Solo, Rabu (1/7/2015).
Langkah Disperindag tersebut mencuat dalam rapat kerja Komisi III dengan pimpinan Disperindag Solo di DPRD Solo, Rabu (1/7/2015).
Persoalan persiapan MEA 2015 semula dilontarkan Sekretaris Komisi III, Maria Sri Sumarni, dalam forum itu. Maria menginginkan tenaga kerja di Solo tidak kalah dengan tenaga kerja asing yang kemungkinan besar masuk Solo.
Untuk persiapan itu, Maria meminta program kerja Disperindag untuk menghadapi MEA.
Salah satu langkah yang diambil Triyana berupa pendataan warung kelontong di Kota Solo. Para pemilik warung kelontong itu, kata dia, akan dilatih dengan menggandeng pengelola supermarket di Solo.
“Berdasarkan data yang dihimpun lewat kelurahan, ada 861 warung kelontong. Mereka akan dilatih bagaimana menata barang dagangan berdasarkan warna, ukuran, dan minat konsumen. Mereka juga diberi kemudahan untuk akses kulakan dagangan di tiga supermarket seperti Luwes Grup, Carefoure, dan Lottemart dengan harga yang murah bahkan sampai diskon 10%,” kata Triyana.
Dia juga mendata tenaga perbengkelan motor dan mobil. Para montir itu, kata dia, akan difasilitasi pemerintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sehingga bisa mendapatkan sertifikat tenaga ahli (expert) di bidangnya.
Triyana sudah melobi Kementerian Perindustrian terkait dengan program diklat montir itu. “Untuk diklat tenaga kerja industri sudah berjalan tinggal menunggu kuota saja,” kata dia.
Ketua Komisi III, Honda Hendarto, mengapresiasi langkah Disperindag untuk mendata warung kelontong dan montir. Dia menghendaki data yang dimiliki Disperindag berdasarkan by name dan by address. Selain itu, Honda berharap pendataan itu bisa menyasar para pelaku usaha kecil di kampung-kampung.
Wakil Ketua Komisi III, Sugeng Riyanto, menyarankan agar pendataan warung kelontong juga dilakukan di sejumlah pasar tradisional. Dia berpendapat ada sinergi antara Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) yang menyediakan fasilitas fisik dengan pelaku UMKM yang menggunakan fasilitas fisik itu.
Terpisah, anggota Komisi III, Siti Muslikah, meminta Disperindag berhati-hati saat bekerja sama dengan supermarket. Dia mewanti-wanti jangan sampai kegiatan Disperindag justru menjadi ajang promosi para supermarket.
“Lebih baik ada MoU [memorandum of understanding] antara Disperindag dengan supermarket dengan benefit yang jelas untuk pelaku usaha warung kelontong,” tambah dia.