SOLOPOS.COM - Ilustrasi polisi (JIBI/Bisnis/Dok.)
Pilkada Klaten 2015 akan digelontor Rp4,3 miliar untuk pengamanan.
Solopos.com, KLATEN –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah mengalokasikan anggaran senilai Rp4,3 miliar untuk kebutuhan pengamanan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015. Nantinya, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan aparat Polri/TNI, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Klaten dalam menjaga iklim kondusivitas di Kota Bersinar selama rangkaian Pilkada 2015 berlangsung.
Berdasarkan data yang dihimpun solopos.com, Pemkab Klaten menganggarkan dana senilai Rp32,2 miliar untuk menunjang kepentingan Pilkada. Jumlah tersebut terdiri dari belanja hibah Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten senilai 23,2 miliar, belanja hibah Pilkada kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Klaten senilai Rp4,7 miliar, dan belanja pengamanan yang masuk ke pos kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Klaten senilai Rp4,3 miliar. Seluruh dana tersebut bersumber dari APBD Klaten tahun 2014.
Kapolres Klaten, AKBP Langgeng Purnomo, mengatakan pihaknya sebenarnya sudah terlibat dalam pengamanan Pilkada sejak pertengahan bulan Juni. Hal itu ditandai penyerahan persyaratan dukungan minimal oleh dua pasangan bakal calon (Balon) bupati dan wakil bupati jalur perseorangan secara resmi ke KPU, Senin (15/6). Kedua pasangan tersebut terdiri dari Mustafid Fauzan-Sri Harmanto dan Polo Dirgantara-Joko Suyono.
“Anggaran memang sudah disiapkan Pemkab Klaten. Tapi, kami berharap dana tersebut tidak masuk dalam kegiatan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kami minta dana itu bisa digolongkan hibah. Untuk teknisnya, silakan tanya ke Pemkab Klaten. Yang jelas, anggaran pengamanan yang akan kami kelola mencapai Rp1,2 miliar. Pengamanan mulai digencarkan saat pendaftaran Balon bupati dan Cawabup berlangsung nanti [akhir Juli],” katanya kepada solopos.com, Selasa (30/6/2015).
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Klaten, Muh. Himawan, membenarkan total anggaran yang disiapkan Pemkab Klaten mendukung berbagai kegiatan Pilkada mencapai Rp32,2 miliar.
“Yang KPU dan Panwaslu anggarannya sudah masuk ke lembaga masing-masing. Sedangkan, anggaran pengamanan Pemilu sudah masuk ke pos belanja Satpol PP Klaten. Dalam perkembangannya, aparat keamanan [kepolisian] meminta anggaran itu dihibahkan saja [tidak masuk ke pos Satpol PP]. Sesuai kebijakan daerah, hal itu memang diperbolehkan. Untuk teknisnya, dibarengkan saat pembahasan APBD-P [Pemkab Klaten mengusulkan dana hibah pengamanan saat pembahasan APBD-P],” katanya.
Himawan memprediksi pencairan anggaran pengamanan yang bersumber APBD ke aparat kepolisian berlangsung pertengahan Agustus mendatang, yakni saat berlangsungnya jadwal pencairan APBD-P.
“Ketika dana pengamanan itu menjadi dana hibah, otomatis dana senilai Rp1,2 miliar bisa langsung masuk ke rekening Polres Klaten [melalui kesepakatan antara Pemkab Klaten dengan Polres Klaten]. Jadi dananya tak perlu nyantol dulu ke SKPD dulu [Satpol PP],” katanya.