SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung uang. (JIBI/Solopos/Dok.)
Pilkada Gunungkidul rawan politik uang, sayangnya tidak ada sanksi untuk pelakunya
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gunungkidul meniliai ketiadaan sanksi yang jelas membuat praktik politik uang bisa tumbuh subur. Pasalnya dalam Undang-Undang No 8/2015 tentang Perubahan Undang-Undang No 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah hanya sebatas mengimbau untuk tidak melakukan cara-cara tersebut.
“Tidak bisa ditindak, karena sanksinya juga tidak begitu jelas,” kata Ketua Panwaslu Gunungkidul Buchori Ichsan, Selasa (23/6/2015).
Dia menjelaskan, dalam peraturan tersebut tindakan politik uang memang tidak diperbolehkan. Hanya saja, undang-undang itu hanya sebatas imbauan, dan tidak ada sanksi bagi pelaku praktik tersebut.
Menurut Buchori, kekurangan ini bisa menjadi celah bagi kelompok atau individu tertentu untuk melaksanakan praktik kotor itu demi mencapai kepentingan tertentu. Meski demikian, dia berjanji akan semaksimal mungkin menjamin pelaksanaan pilkada berjalan dengan benar, jujur dan adil.
“Meski tidak ada sanksi secara hukum, masih ada sanksi sosial. Kalau benar ada dan terbukti, akan kami umumkan ke publik dan biarlah masyarakat yang melakukan penilaian,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Mohammad Najib mengakui politik uang merupakan persoalan yang berat dalam pemilu. Sebab praktik ini merusak moralitas bangsa dan membuat demokrasi menjadi busuk atau tercederai.
Oleh karena itu, untuk pencegahannya tidak hanya bergantung pada undang-undang semata, apalagi dalam peraturan yang ada tidak memuat sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Najib pun berjanji, melalui anggota panwaslu atau panwascam agar terus menyosialisasikan kepada masyarakat bagaimana dampak buruk dari praktik politik uang.
“Yang paling penting adalah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang bahaya praktik tersebut. Kalau ini bisa dipahami, dan warga memiliki kemauan menolak yang kuat, maka tindakan itu bisa dicegah,” kata Najib usai menghadiri pelantikan anggota Panwascam Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, Rabu (10/6/2015) lalu.
Di sisi lain, sambung Najib, pihaknya akan mendorong peserta pilkada untuk menghindari cara-cara yang tidak baik. Hal ini dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan dengan baik dan benar.
“Kami akan imbau agar para calon menggunakan cara-cara yang benar, dan jangan melegalkan berbagai cara untuk memenangkan pilkada,” kata Najib