SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Kebutuhan PNS Solo belum terpenuhi karena masih ada kekurangan sejumlah 2.000 PNS.
Solopos.com, SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kekurangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) hingga 2.000 orang. Angka tersebut membengkak 800-an orang dari data terakhir hanya kekurangan 1.200 orang.
Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo Lancer S. Naibaho ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (22/6/2015), mengatakan jumlah kekurangan pegawai sesuai dengan laporan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Berdasarkan laporan yang diterima per 20 Mei lalu, jumlah kekurangan pegawai di lingkungan Pemkot mencapai 2.000 orang. Kekosongan PNS rata-rata masih didominasi pada tenaga kesehatan dan guru.
Berdasarkan laporan yang diterima per 20 Mei lalu, jumlah kekurangan pegawai di lingkungan Pemkot mencapai 2.000 orang. Kekosongan PNS rata-rata masih didominasi pada tenaga kesehatan dan guru.
“Laporan kekurangan pegawai sudah kami sampaikan ke Kemenpan dan RB [Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi],” kata Lancer.
Lancer mengatakan laporan tersebut sebagai bahan pengajuan permintaan mendapat jatah untuk membuka lowongan CPNS pada tahun ini. Sesuai rencana, Kemenpan dan RB akan membuka lowongan CPNS, Agustus mendatang.
Dia menuturkan masih kekurangan ratusan guru. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, ia menambahkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Puskesmas yang ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tenaga penyuluh seperti penyuluh KB dan lain sebagainya.
“Jumlah pegawai yang pensiun per tahun mencapai 300 orang. Kondisi itu jika tidak diisi akan semakin menambah beban kerja PNS. 2016, bahkan jumlah PNS yang pensiun mencapai 600 orang,” katanya.
Meski demikian, Lancer mengatakan Pemkot tetap memperjuangkan nasib para tenaga honorer kategori II (K2) yang tidak lolos tes seleksi CPNS 2013.
Pemkot akan memprioritaskan para honorer untuk diangkat menjadi CPNS. Saat ini Pemkot masih memiliki 509 honorer K2 yang nasibnya tidak ada kejelasan. Namun tentunya, pengangkatan tenaga honorer K2 harus memenuhi persyaratan yang ada, seperti jenjang pendidikan, usia dan juga kebutuhan formasi.
“Jika nantinya ada peluang pendaftaran CPNS, saya lebih memilih merampungkan honorer dibandingkan mencari CPNS baru,” kata Lancer.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3A dan KB), Anung Indro Susanto mengatakan masih kekurangan puluhan tenaga penyuluh KB.
Selama ini, dia mengatakan hanya memiliki 38 orang penyuluh KB untuk 51 kelurahan di Kota Solo. Padahal minimal satu kelurahan mestinya memiliki satu tenaga penyuluh KB.
Sedangkan untuk kelurahan dengan luas wilayah yang besar minimal harus memiliki dua tenaga penyuluh KB. “Kami sudah mengajukan kekurangan jumlah penyuluh KB ini. Mudah-mudahan bisa ditambah pada tahun ini,” kata dia.