SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sekolah inklusi di Jogja menolak siswa berkebutuhan khusus dengan alasan kekurangan guru
Harianjogja.com, JOGJA-SD inklusi di Jogja kekurangan guru pendamping khusus (GPK). Akibatnya, mereka tak segan menolak siswa berkebutuhan khusus yang hendak mendaftar.
Kepala SDN Bangunrejo II Antonia Retna Sriningsih mengatakan sekalipun termasuk sekolah inklusi, namun ia hanya menerima siswa berkebutuhan khusus slow learner atau lambat belajar dan low vision. Alasannya, ketiadaan guru menjadi penyebab utama.
“Kalau siswa berkebutuhan khusus membawa guru sendiri tidak masalah, kami bisa menerima,” tuturnya, Jumat (19/6/2015).
“Kalau siswa berkebutuhan khusus membawa guru sendiri tidak masalah, kami bisa menerima,” tuturnya, Jumat (19/6/2015).
Menurutnya, menolak siswa berkebutuhan khusus yang mendaftar lebih bertanggungjawab daripada menerima tetapi akhirnya menelantarkan kebutuhan siswa karena tidak bisa memenuhi. “Misal saya menerima tetapi tidak melayani dengan baik malah jadi dosa,” ungkap dia.
Retna memaparkan, jumlah siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya mencapai 60 dari 123 anak. Sementara GPK yang disediakan pemerintah hanya satu orang dan itu pun hanya datang seminggu dua kali karena berfungsi sebagai konsultan.
Diakuinya, kondisi sekolah sudah pernah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Jogja. Namun, belum ada tanggapan atau tindak lanjut sama sekali. “Saya sudah minta tambahan GPK sejak 2008,” sebutnya.
Kendati demikian, Retna enggan menyalahkan salah satu pihak dalam kondisi ini. Ia menilai, sekolah yang dipimpinnya biar berjalan seperti sekarang.
Kepala Disdik Jogja Edy Heri Suasana justru mengklaim jumlah guru pendamping khusus (GPK) di Jogja masih memadai. Idealnya, satu guru mendampingi empat sampai lima siswa berkebutuhan khusus.
“Ada sekitar 80-an GPK dan bisa dimanfaatkan sekolah inklusi yang ada,” tuturnya. Saat ini, jelasnya, terdapat 39 sekolah inklusi dari jenjang TK sampai SMA di Jogja.
Ia tidak menampik jika belum semua sekolah dapat dikategorikan inklusi karena keterbatasan sarana prasarana, manajemen pengelolaan, dan sebagainya.
Diterangkannya, pada tahun ini Disdik juga mengembangkan kemitraan dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk pengadaan GPK.
“Sekolah yang kekurangan GPK dapat minta ke dinas, jadi tidak ada alasan menolak siswa berkebuthan khusus,” tandasnya