SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan seragam Kostrad (JIBI/Solopos/Antara/Nova Wahyudi)
Pemberantasan korupsi menjadi perhatian dalam kepemimpinan Jokowi.
Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi dan mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,7% serta 7% pada 2017.
Oleh sebab itu, Presiden meminta aparat terkait meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa kita ingin tingkatkan pemberantasan dan pencegahan agar target pertumbuhan ekonomi yang kita rencanakan betul-betul bisa kita capai,” katanya saat memimpin rapat terbatas Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kantor Presiden, Jumat (19/6/2015).
Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pemberantasan dan pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Dalam rapat itu, dibahas lebih rinci strategi nasional pemberantasan dan pencegahan korupsi.
“Kita ingin membangun sistem yang baik dengan akuntabilitas yang akurat dengan melalui pembangunan sistem e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit serta pajak online yang mampu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas sistem pemerintahan baik di pusat maupun di daerah,” ujar dia.
Sistem itu diyakini bisa mengurangi tindak pidana korupsi di pemerintah daerah maupun pusat.
Jokowi meminta kepada Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago untuk presentasi. Pejabat yang hadir yakni Wapres Jusuf Kalla, Menkopolhukam, Kapolri, Ketua KPK, Ketua PPATK, Kepala BPKP.