SOLOPOS.COM - Ketua Panwaslu Sragen, Slamet Basuki, menandatangani dokumen pengambilan sumpah 60 anggota Panwascam setelah dilantik di Pendapa Sumonegaran, kompleks Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Sragen, Rabu (10/6/2015). (Moh. Khodiq Duhri/JIBI/Solopos)
Pilkada Sragen 2015 terus dipersiapkan.
Solopos.com, SRAGEN – Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sragen memiliki utang senilai Rp21 juta lantaran belum cairnya alokasi anggaran untuk lembaga tersebut.
Ketua Panwaslu Sragen, Slamet Basuki, mengatakan jumlah anggaran dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani Bupati Sragen pada Senin (8/6/2015) mencapai Rp2,830 miliar.
Kendati begitu, dia tidak mengetahui berapa anggaran yang bisa disetujui. Menurutnya, saat ini dana tersebut belum bisa dicairkan lantaran Panwaslu baru mendaftarkan nomor rekening ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Slamet mengakui belum cairnya dana membuat Panwaslu memiliki utang senilai Rp21 juta. Dana tersebut digunakan untuk proses perekrutan dan seleksi calon Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) hingga pengambilan sumpah saat pelantikan.
“Pengambilan sumpah 60 anggota Panwascam ini menelan dana paling banyak yakni Rp11 juta sendiri,” terang Slamet Basuki saat ditemui wartawan seusai melantik 60 anggota Panwascam di Pendapa Sumonegaran, kompleks Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Sragen, Rabu (10/6/2015).
Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng), Teguh Purnomo, mengatakan baru sembilan dari 21 Panwaslu di Jateng yang sudah memiliki nomor rekening di bank. Sebanyak 12 Panwaslu di antaranya belum bisa mencairan dana karena masih dalam proses pendaftaran nomor rekening.
“Karena dana belum cair, rata-rata tiap Panwaslu memiliki utang Rp10 juta hingga Rp20 juta. Mereka patungan untuk membiayai proses perekrutan hingga pelantikan. Jadi, agak dimaklumi jika pelantikan Panwascam ini dilakukan secara sederhana karena belum ada back up anggaran,” terang Teguh.