SOLOPOS.COM - Penataan stok beras di Gudang Bulog Sub Divisi Regional Malang-Pasuruan, Selasa (19/5/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Ari Bowo Sucipto)
Harga kebutuhan pokok sering sulit dikendalikan karena fungsi Bulog tidak optimal sebagai stabilisator harga.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan reformasi pucuk pimpinan Bulog dilakukan agar fungsinya sebagai Perum penyangga kebutuhan sembilan bahan pokok segera terwujud.
Presiden Jokowi menuturkan posisi Bulog sangat strategis dalam mengelola ketahanan pangan nasional. Untuk itu, fungsi dan statusnya sebagai Perusahaan Umum (Perum) akan dioptimalkan.
“Bulog ini posisinya sangat strategis dalam mengelola ketahanan pangan kita. Seusai undang-undang memang akan segera diperumkan,” tuturnya di Restoran Medan Baru, Jakarta, Senin (8/6/2015).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7/2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog, status Bulog beralih dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perum Bulog. BUMN ini pertama kali didirikan pada 1967 lewat Keputusan Presiden No. 114/U/KEP/1967.
“Ke depan, memang ini kita persiapkan agar Bulog tidak hanya mengurusi beras, tetapi sembilan bahan pokok lainnya. Dalam rangka persiapan itu, Dirutnya diganti,” kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, posisi Direktur Utama Perum Bulog dijabat oleh Lenny Sugihat. Dikabarkan sosok Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Rakyat Indonesia, Djarot Kusumayakti, segera dilantik oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Perum Bulog.
Dengan menekankan status Bulog sebagai Perum, Jokowi berharap BUMN ini lebih berfungsi sebagai penyangga dan tidak menekankan fungsi komersial yang mengejar profit.