SOLOPOS.COM - Jokowi dan Iriana berbelanja ikan di Sorong, Minggu (28/12/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Prasetyo Utomo)
Transmigrasi ke Papua dikabarkan akan disetop, namun para menteri malah belum tahu menahu.
Solopos.com, BOGOR — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengaku belum mengetahui rencana Presiden Joko Widodo menyetop program transmigrasi ke Papua.
“Sampai hari ini belum ada perintah soal itu,” katanya seusai rapat terbatas membahas tentang masalah lahan satu juta hektare di Kabupaten Merauke Provinsi Papua di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6/2015) malam.
Salim Said, ahli militer Universitas Pertahanan, sebelumnya mengatakan Jokowi akan menyetop transmigrasi ke Papua agar kondisi masyarakat di provinsi itu stabil seiring pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Namun, rencana ini bahkan belum sampai kepada para menteri Kabinet Kerja. Bahkan, Mensesneg Pratikno pun mengaku belum tahu.
Terlepas dari wacana Jokowi tersebut, Marwan menegaskan bahwa transmigran dari Jawa, Sulsel maupun Sulut ke Papua tidak ada persoalan. Rata-rata sudah menikah di sana. Wacana itu pun juga tidak disinggung dalam rapat terbatas.
“Enggak ada tadi, dan beliau menyaksikan sendiri waktu di Merauke transmigrasi sukses. Belum ada perintah ke saya untuk hentikan transmigrasi ke Papua.” jelasnya.
Transmigrasi, kata Marwan, ada dua jenis, yakni lokal dan transmigrasi luar daerah. Saat ini, keseluruhan transmigran mencapai 500.000 jiwa dan Papua masih sangat memungkinkan untuk menerima transmigran.
“[Potensi] sangat banyak, mempercepat proses pembangunan di sana, dan di bidang pertanian itu kan memang orang yang di luar Papua, kan orang Papuanya jadi sambil belaja,” tutur Marwan.
Prioritas transmigrasi berada di perbatasan untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan supaya ada nilai tambah. Selain Papua, tahun ini pemerintah juga menggelar program transmigrasi delapan kabupaten di Kalimantan.