SOLOPOS.COM - Guru-Besar-UII-Prof.-Jawahir-Thontowi-tengah-saat-berbincang-dengan-GBPH-Yudhaningrat. (JIBI/Harian Jogja/Ujang Hasanudin)
Sabda Raja Jogja dan Dawuh Raja menimbulkan polemik di internal Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, bahkan meluas ke masyarakat.
Harianjogja.com, JOGJA-Sabda Raja yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengku Buwono X bukan sekadar mengenai pergantian gelar Sultan dan GKR Pembayun . Sisi lain Sabda Raja ini coba dikupas Ahmad Sarwono bin Zahir dalam buku berjudul ‘Sabda Raja HB X Dalam Timbangan Revolusi Karakter Istimewa’.
Buku setebal 310 halaman ini dibedah oleh penulisnya di Ndalem Yudhanegaran (kediaman GBPH Yudhaningrat), Kamis (4/6/2015). Hadir selaku pembahas adalah Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Jawahir Thontowi; Ketua Forum Kerukunan Umat Beriman (FKUB), Abdul Muhaimin; dan Mantan Kepala Kejaksaan Negeri DIY, Kardi.
Ahmad Sarwono mengatakan, buku karyanya itu terbit tak lepas dari keprihatinannya atas polemik Sabda Raja dan Dawuh Raja. Ia menilai masyarakat memahami Sabda Raja hanya sebatas pergantian gelar Sultan, dan perubahan gelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram.
Ahmad Sarwono mengatakan, buku karyanya itu terbit tak lepas dari keprihatinannya atas polemik Sabda Raja dan Dawuh Raja. Ia menilai masyarakat memahami Sabda Raja hanya sebatas pergantian gelar Sultan, dan perubahan gelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram.
Ia mengungkapkan buku tersebut berisi tidak hanya soal Sabda Raja, melainkan ada sisi lain yang terlupakan, yang ia bahas di dalamnya, di antaranya adalah soal pendidikan adhiluhung Hamengku Buwono I, pesan moral masjid Gedhe Kauman, “Lebih penting lagi antara keistimewaan dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak terlepas dari agama Islam,” katanya.
Pria kelahiran Boyolali 49 tahun lalu ini Ingin jelaskan bahwa keistimewaan DIY dilihat dari keistimewaan pendirinya yang islami, yang dituangkan dengan membentuk pendidikan agama Islam di Kraton pada 1757 atau dua tahun setelah perjanjian giyanti. Namun, seiring waktu Belanda menjauhkan kasultanan dengan Islam, dengan cara melarang Sultan salat Jumat di Masjid.
Ahmad Sarwono juga mengungkapkan bahwa Sultan HB X juga pernah mengeluarkan Sabda Raja pada Sepember 2013 tentang ajakan kepada umat Islam untuk memakmurkan masjid di Kraton dan sekitarnya. Namun hal itu tidak pernah menjadi perhatian publik.
Ia mengakui sudah menulis sejak 2013 lalu bahan tulisan buku itu, tepatnya setelah kunjungannya ke lima negara, India, Tailand, Malaysia, Pakistan, dan Banglades. Ia merasa tercengang karena alim ulama disana sangat mengagumi bahkan mengakui jika ingin belajar etika dan ahlak mereka menyarankan untuk belajar di tanah jawa.
Momentum Sabda Raja Sultan HB, beberapa waktu lalu, buku berjudul Sabda Raja HB X dalam Timbangan Revolusi Karakter Istimewa’ itu ia susun sejak Maret lalu.
Pakar Hukum Adat Universitas Islam Indonesia (UII), Jawahir Thontowi menyatakan bahwa Sabda Raja merupakan produk hukum budaya yang mengikat bagi keluarga Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan tidak mungkin untuk dibatalkan.
Jawahir berpendapat, Sabda Raja diibaratkan sebagai peraturan pengganti perundang-undangan (Perpu) yang digunakan dalam keadaan darurat atau genting untuk menjawab kekosongan hukum. Ia menilai sebelum keluarnya Sabda Tama, Sabda Raja, dan Dawuh Raja, telah terjadi perdebatan di kalangan internal Kraton maupun di Masyarakat, tentang boleh tidaknya perempuan memimpin Kasultanan.
“Atas dasar itu Sultan HB X membuat terobosan hukum menyesuaikan tradisi kraton dan menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga Kraton saat ini dana masa mendatang terjaga eksistensinya” kata Jawahir.