SOLOPOS.COM - Djan Faridz (Ist/dpd.go.id )
Konflik internal PPP masih sulit mengalami titik temu.
Solopos.com, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mementahkan ajakan islah kubu Romahurmuziy agar bisa menjadi peserta Pilkada 2015 yang akan diselenggarakan di 269 provinsi dan kabupaten/kota.
Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, Epiyardi Asda, menegaskan penolakan ajakan tersebut sudah muncul saat pihaknya mengadakan rapimnas di Kantor DPP PPP. “Kami akan keluarkan rekomendasi agar bakal calon peserta pilkada dari PPP tetap bisa ikut pilkada,” katanya saat dihubungi Bisnis/JIBI, Selasa (2/6/2015).
Kendati demikian, baik Epiyardi maupun Fernita Darwis, Ketua DPP PPP, masih enggan mengungkap isi rekomendasi tersebut. “nanti ya. Rekomendasi masih difinalisasi di rapimnas,” kata Fernita.
Sebelumnya, kubu Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta tersebut justru mempersilakan kadernya mendaftarkan diri menjadi peserta pilkada dari partai lain. Epiyardi, mengatakan langkah tersebut diambil karena kesepakatan islah dengan kubu Romahurmuziy sudah muskil tercapai.
“Awalnya kami sudah membentuk tim islah untuk mendekati kubu Romahurmuziy, tapi mereka yang enggak mau,” katanya saat dihubungi.
Saat ini, papar Epi, pihaknya membebaskan kader untuk bergabung dengan partai lain, baik itu partai yang berkelompok dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau pun Koalisi Merah Putih (KMP). “Kalau ingin maju menjadi calon kepala daerah, slakan bergabung ke partai mana saja.”
Upaya tersebut diklaim bukan hanya untuk kelanjutan pencalonan kader sebagai calon kepala daerah, tetapi juga sebagai jalan agar kubu Romy—sapaan akrab Romahurmuziy—tidak mengambil keuntungan saat prosesi Pilkada. “Lagi pula, SK kepengurusannya juga sudah dibatalkan oleh PTUN pada Maret 2015.
Menanggapi buntunya rencana islah PPP, PPP hasil Muktamar Surabaya atau kubu Romahurmuziy justru mengklaim islah terganjal hanya karena kuatnya keinginan Djan Faridz menjadi ketua umum. Sekretaris Jenderal PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, mengatakan jalan islah PPP dengan kubu Suryadharma Ali (SDA) itu mentok hanya karena Djan Faridz—pengganti SDA—tetap ingin menjadi ketua umum.
“Dalam hal islah, Djan Faridz tidak berada dalam posisi berdamai dengan kubu Romahurmuziy,” katanya. Menurutnya, Djan hanya ketua umum pengganti SDA yang disahkan dalam Muktamar Jakarta. “Saat ini, pihak Romahurmuziy bersengketa dengan SDA perihal kepengurusan,” katanya.
Meski demikian, PPP kubu Romy masih membuka islah untuk kubu Djan asalkan semua mengacu pada AD/RT. “Ada baiknya kita mulai memikirkan masa depan PPP yang terancam tidak bisa ikut Pilkada jika masih dilanda konflik dualisme kepengurusan.”