Jogja
Selasa, 2 Juni 2015 - 15:20 WIB

SEKOLAH KULONPROGO : BMPPS Minta Sekolah Negeri Dibatasi

Redaksi Solopos.com  /  Mediani Dyah Natalia  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi bangunan sekolah (Dok/JIBI/Solopos)

Sekolah Kulonprogo yang swasta diharapkan dapat dilindungi keberadaannya.

Harianjogja.com, KULONPROGO – Badan Musyawarah Pengurus Perguruan Swasta (BMPPS) Kulonprogo meminta DPRD setempat membuat regulasi yang melindungi keberadaan sekolah swasta.

Advertisement

Ketua Badan Musyawarah Pengurus Perguruan Swasta (BMPPS) Kulonprogo Marjono di Kulonprogo, Senin (1/6/2015), mengatakan saat ini banyak sekolah swasta yang tutup karena tidak mendapatkan murid.

“Jumlah sekolah negeri yang cukup banyak dari SD hingga SMA/SMK dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan mengakibatkan sekolah swasta tidak kebagian murid,” kata Marjono saat melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kulonprogo.

Advertisement

“Jumlah sekolah negeri yang cukup banyak dari SD hingga SMA/SMK dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan mengakibatkan sekolah swasta tidak kebagian murid,” kata Marjono saat melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kulonprogo.

Marjono mengatakan saat ini banyak sekolah negeri yang menambah ruang kelas dan jurusan, serta mengotimalkan jumlah rombongan belajar (rombel) yang memungkinkan semua anak tertampung di sekolah negeri.

“Dengan kondisi seperti ini sekolah swasta tidak akan mampu bersaing,” kata dia.

Advertisement

“Kalau tidak ada kebijakan untuk membatasi, semua sekolah swasta akan gulung tikar,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono menyetujui usulan BMPPS, bila tidak diproteksi sekolah swasta tidak akan mampu bersaing dengan sekolah negeri.

Menurut Ponimin, sekolah negeri sangat mudah untuk memperoleh anggaran dari pemerintah, sementara anggaran untuk sekolah wasta sangat terbatas. Sekolah swasta hanya mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Advertisement

“Kalau jumlah siswanya sedikit otomatis BOS-nya juga sedikit,” kata dia.

Dia berharap agar sekolah negeri tidak terlalu berambisi untuk menerima murid dengan jumlah optimal, yang kadang-kadang dilakukan dengan cara yang kurang adil. Antara lain dengan menambah waktu pendaftaran karena jumlah pendaftar belum optimal.

“Kami sering mendapat laporan dari masyarakat, beberapa sekolah mengundur penerimaan siswa baru hingga hari berikutnya setelah pendaftaran ditutup. Seharusnya kalau sudah tutup, ya, jangan menerima pendaftaran lagi. Yang tidak diterima biar mendaftar di sekolah swasta,” kata politikus PAN itu.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif