SOLOPOS.COM - Gedung Kementerian BUMN (JIBI/Solopos/Antara)
Kasus korupsi cetak sawah terus membuat sederet nama pejabat dipanggil Bareskrim Polri.
Solopos.com, JAKARTA — Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II R.J. Lino tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan jasa konsultan dan konstruksi pencetakan sawah. Proyek di Ketapang, Kalimantan Barat, itu berada di bawah Kementerian BUMN pada 2012-2014.
Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus, mengatakan R.J. Lino tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena sedang berada di luar negeri. Namun Wiyagus tidak tahu pasti di negara mana Dirut Pelindo II itu berada.
“Informasinya dia sedang berada di luar negeri,” katanya saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (29/5/2015) sore.
Terkait hal itu, Wiyagus mengatakan penyidik akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap R.J. Lino pekan depan untuk dimintai kesaksiannya terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah BUMN itu. “Kita akan jadwalkan ulang pemanggilan,” kata Wiyagus.
Sebelumnya, penyidik juga telah memanggil bekas Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Dirut Perusahaan Gas Negara Hendi Priyosantoso terkait kasus tersebut. Namun keduanya belum dapat memenuhi undangan penyidik sehingga akan dijadwalkan ulang.
Kasus dugaan korupsi pencetakan sawah tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Sementara itu, proyek cetak sawah bernilai Rp317 miliar itu pengerjaannya dipercayakan pada PT Sang Hyang Seri. Selanjutnya perusahaan tersebut melempar proyek kepada PT Hutama Karya, PT Indra Karya, PT Brantas Abipraya, PT Yodya Karya.
Proyek tersebut merupakan proyek patungan sejumlah BUMN seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Askes, Pertamina, Pelabuhan Indonesia, Hutama Karya, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Perusahaan Gas Negara (PGN).