SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Harian Jogja)
Dana keistimewaan DIY yang digunakan untukatraksi wisata dinilai tidak tepat sasaran
Harianjogja.com, BANTUL-Penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul dipersoalkan oleh Dewan Kebudayaan Bantul. Dana termin I senilai Rp1,5 miliar yang diterima Dispar bulan April lalu, dinilai tak tepat sasaran.
Seperti diketahui, oleh Dispar, dana itu dimaksimalkan untuk membiayai event kesenian yang digelar di beberapa titik objek wisata. Sebut saja misalnya, kegiatan Festival Upacara Adat di Lapangan Tamantirto, 4-6 Juni mendatang.
Hal inilah yang menurut Ketua Dewan Kebudayaan Bantul Timbul Raharjo tak tepat sasaran. Pasalnya, keberadaan Danais itu seharusnya bisa menjadi momentum tepat untuk melakukan pembinaan kelompok seni.
Hal inilah yang menurut Ketua Dewan Kebudayaan Bantul Timbul Raharjo tak tepat sasaran. Pasalnya, keberadaan Danais itu seharusnya bisa menjadi momentum tepat untuk melakukan pembinaan kelompok seni.
Dengan begitu, selain peningkatan kualitas kelompok kesenian itu, dana tersebut juga sekaligus menjadi stimulan munculnya kantong-kantong seni budaya baru.
Terkait Danais di tahun 2015 ini, selaku Dewan Kebudayaan, pihaknya sama sekali belum mendapatkan sosialisasi dalam bentuk apapun.
Dengan metode by event yang diterapkan pemerintah, pihaknya menganggap hal itu justru menjadi preseden buruk bagi sistem pembinaan seni dan budaya di Bantul. Pasalnya, menurut pria yang juga menjadi koordinator Desa Wisata Kasongan itu, event tidak bisa menjadi alasan untuk pembinaan sebuah kelompok seni.
Selain itu, event juga tak cukup bisa membangun spirit berbudaya di tingkat masyarakat. “Kalau seperti itu, pemerintah cuma cari amannya saja. Yang penting dana itu bisa terserap maksimal, tak peduli outputnya apa,” keluhnya.
Tak heran jika ia lantas menganggap Dispar hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pengunjung dan popularitas pariwisata Bantul saja.
Jika memang seperti itu, Pemkab dinilainya telah melakukan penyimpangan dari esensi Danais itu sendiri. “Kalau memang seperti itu, saja artinya dengan mengeksploitasi kelompok seni untuk kepentingan pariwisata,” tegasnya.
Itulah sebabnya, ia menyarankan agar pemerintah lebih baik memanfaatkan dana itu untuk membiayai proses kreatif beberapa kelompok seni di Bantul. Pembiayaan itu bisa dilakukan dengan sistem pendampingan terhadap proses kreatif mereka selama setahun anggaran.
“Jadi pemerintah nantinya bisa memantau terus perkembangan proses mereka, dari persiapan hingga presentasi,” tuturnya.