News
Jumat, 29 Mei 2015 - 08:45 WIB

PROGRAM SEJUTA RUMAH : Siap Bangun 3.000 Rumah Murah, REI Soloraya Tagih Komitmen Pemda

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi Perumahan (Dok/JIBI/Bisnis)

Program sejuta rumah pemerintah Jokowi-JK hanya tinggal menunggu komitmen pemerintah daerah.

Solopos.com, SOLO — Kalangan pengembang di Soloraya kian serius dengan pelaksanaan program satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Didukung tiga bank peserta program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yaitu Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, dan Bank Artha Graha, mereka tinggal menunggu gong dari pemerintah daerah.

Advertisement

Sebagai langkah awal, Real Estate Indonesia (REI) Soloraya akan menggelar pameran perumahan di Solo Grand Mall (SGM) selama lebih dari sepekan, yaitu Selasa (2/6/2015)-Selasa (9/6/2015). “Target kami ada 5.000 lebih pengunjung. Pameran ini akan diikuti 16 developer se-Soloraya dan tiga bank, yaitu BTN, BTN Syariah, dan Bank Artha Graha,” kata Maya Fitri dari Mahadia Promosindo yang menggarap pameran ini, Jumat (28/5/2015).

REI Soloraya menargetkan di Soloraya akan dibangun sebanyak 3.000 rumah bersubsidi pada 2016. Target ini merupakan bagian dari proyek pembangunan rumah murah untuk MBR, termasuk para pekerja non formal yang selama ini tidak mampu menjangkau produk bank, termasuk kredit perumahan rakyat (KPR).

“Sekarang, ribuan pekerja pabrik Sritex misalnya, yang selama ini hanya mengontrak rumah, indekos, atau tinggal bersama orang tua, kini mereka bisa memiliki rumah sendiri,” kata Ketua REI Soloraya, Anthony Abadi Hendro P., kepada Solopos.com di Serengan, Solo, Jumat.

Advertisement

Hal ini memang dimungkinkan mengingat rendahnya bunga KPR yang ditetapkan untuk rumah bersubsidi ini. Selain bunga yang 5% selama maksimal 20 tahun, penerima KPR iuga bisa membayar uang muka (down payment) senilai 5% dari nilai jual rumah.

Anthony mengingatkan bahwa bank peserta FLPP sudah sangat kooperatif dalam menjalankan program pemerintah ini. Salah satunya adalah risiko yang ditanggung bank dalam menyalurkan KPR bersubsidi kali ini. “Kalau dulu LTV [loan to value/rasio kredit terhadap nilai aset] 30%, berarti risiko bank 70%. Sekarang karena 1% [DP untuk kalangan PNS, TNI, Polri], risiko bank bisa 99%,” katanya.

Kini, kata Anthony, pengembang dan bank tinggal menunggu keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program rumah murah ini. Dia meminta pemerintah memberi kemudahan dalam pengurusan izin dan pembebasan lahan. “Jangan disamakan dengan perumahan komersial, kalau disamakan, ya ini tidak bisa jalan.”

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif