News
Kamis, 28 Mei 2015 - 13:30 WIB

MAFIA MIGAS : Suap Bensin TEL, Bekas Direktur Pertamina Diperiksa KPK

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Bisnis/Andry T. Kurniady Produksi BBM Sejumlah tangki timbun Refinery Unit (RU) IV Pertamina terlihat dari ketinggian di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (7/1). RU IV Cilacap memiliki kapasitas produksi 348 ribu barrel per hari. RU VI Cilacap mengcover 60% kebutuhan bahan bakar minyak pulau Jawa yang setara dengan 30% kebutuhan nasional.

Mafia migas dan Petral bukan satu-satunya masalah dalam tata kelola migas Indonesia.

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami perkara dugaan gratifikasi atau suap pengadaan zat untuk tambahan bahan bakar tetraethyl lead (TEL) Pertamina tahun 2004-2005 lalu.

Advertisement

Kali ini, menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, KPK memeriksa mantan Direktur Pertamina, Suroso Atmo Martoyo (SAM). Suroso diperiksa sebagai tersangka. “SAM diperiksa sebagai tersangka,” tutur Priharsa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Priharsa Nugroho menambahkan Suroso akan diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait dengan pengadaan TEL yang diberikan PT Innospec Limited melalui PT Soegih Interjaya kepada pertamina. PT Soegih Interjaya merupakan mitra kerja Innospec di Indonesia. Perusahaan asal Inggris itu dinyatakan bersalah di pengadilan Southwark, Crown, Ingris, pada 26 Maret 2010 sehingga dikenakan denda 12,7 juta dolar Amerika Serikat.

Sejak 2000 hingga 2005, Innospec melalui PT Soegih Indrajaya menyuap dua mantan pejabat di Indonesia, yakni Suroso dan mantan Dirjen Minyak dan Gas, Rahmat Sudibyo. Suap tersebut dilakukan agar TEL tetap digunakan dalam bensin produksi Pertamina.

Advertisement

Padahal, penggunaan bahan bakar bensin bertimbal itu tidak diperbolehkan di Eropa dan Amerika Serikat karena dianggap akan membahayakan kesehatan dan lingkungan. Suroso Atmo Martoyo dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif