SOLOPOS.COM - Foto ilustrasi (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)
Pengendalian inflasi di era Jokowi melibatkan Polri dan Kejaksaan.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan Tim Pengenalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melibatkan Kejaksaan dan Polri dalam pengawasan gudang dan distributor barang. Utamanya, komoditas pangan pendorong inflasi, seperti beras, daging ayam, daging sapi, cabai, dan bawang merah.
Di depan kepala daerah se-Indonesia peserta Rapat Koordinasi Nasional VI TPID, Presiden Jokowi menegaskan distributor beras harus terus dikontrol dan diawasi agar tidak menimbun dan memainkan harga. Untuk mengawasi distributor besar, Jokowi menginstruksikan agar TPID melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian.
“Kalau yang ngecek Bank Indonesia, Pemda, Kejakasaan, Kepolisian akan berpikir 1.000 kali untuk menimbun dan memainkan harga. Saya titip juga ke Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung agar diperintahkan jajaran bawahnya masalah inflasi jadi perhatian?,” kata Presiden Jokowi di Hotel Grand Sahid, Rabu (27/5/2015).
Presiden meminta TPID sesering mungkin terjun ke lapangan untuk memantau gudang dan distributor besar. “Harus terus dikontrol sehingga distributor besar merasa mereka diawasi. Jangan sampai mereka merasa tidak diawasi, menimbun barang dan mema?inkan harga. Ini yang paling penting,” ujarnya.
Presiden ?Jokowi menuturkan pengawasan ketat terhadap gudang dan distributor besar pernah dilakukan saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, lanjutnya, pengawasan terhadap gudang dan distributor besar. “?Saya ingat saat jadi wali kota, inflasi di Solo 1,53%, karena setiap dua minggu kita datangi gudang-gudang distributor, selalu saya sampaikan hati-hati jangan stok barang, hati-hati stokmu harus keluar,” tuturnya.
Dengan pengawasan yang diperketat, permainan harga oleh distributor besar dapat dihindari. Utamanya di daerah-daerah yang jangkauannya sulit, seperti kabupaten-kabupaten tertinggal, terluar, dan perbatasan.