SOLOPOS.COM - Wardoyo Wijaya (Rudi Hartono/JIBI/Solopos)
Kemiskinan Sukoharjo diklaim oleh Bupati Sukoharjo telah menurun.
Solopos.com, SUKOHARJO — Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, mengklaim jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Sukoharjo menurun. Saat ini, instansi terkait tengah mendata jumlah warga miskin (gakin) dengan sistem door to door mulai 1 Mei 2015 lalu.
Para petugas masih melakukan verifikasi dan validasi jumlah RTM secara valid dan akurat. Mereka disebar di 12 kecamatan di wilayah Sukoharjo sebagai ujung tombak pendataan RTM.
Menurut Wardoyo, biaya pendataan RTM senilai Rp2.600/keluarga. Namun Wardoyo belum dapat memastikan target pendataan RTM lantaran jumlah gakin di setiap kecamatan berbeda-beda.
“Sistemnya door to door jadi benar-benar valid dan akurat. Saya kira jumlah RTM di Sukoharjo malah menurun bukan meningkat,” katanya saat ditemui wartawan di sela-sela acara Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sukoharjo di Pendapa Graha Satya Praja Kantor Setda Sukoharjo, Senin (25/5/2015).
Dia membantah jumlah RTM di Sukoharjo meningkat 20 persen-30 persen dari data Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Stastistik (BPS) 2011 yang berjumlah 305.952 RTM. Hal ini dikarenakan pendataan yang dilakukan BPS tidak dilakukan dengan sistem door to door.
Hasil validasi dan verifikasi data RTM bakal digunakan sebagai acuan utama pemberian bantuan sosial kepada gakin seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
“Permasalahan mendasar bantuan sosial kepada gakin dari tahun ke tahun adalah data yang tidak valid dan akurat. Nah, ini harus diperbaiki agar tidak bermasalah lagi pada masa mendatang,” ujar dia.
Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sukoharjo, Didik Rusdiyanto, mengatakan perbedaan data RTM antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dengan BPS lantaran belum ada kriteria masyarakat kategori miskin. Selama lima tahun terakhir, masing-masing pihak baik Pemkab Sukoharjo maupun BPS selalu mengklaim jumlah RTM yang didata valid dan akurat.
Dia tak memungkiri masih ada golongan orang kaya yang menerima bantuan dana sosial dari pemerintah. Karena itu, kriteria masyarakat miskin perlu dipatenkan dan proses survei pendataan RTM dilakukan dengan sistem door to door.
“Sejak dahulu selalu berbeda-beda, masing-masing pihak selalu mengklaim tentang data RTM di Sukoharjo. Solusinya harus ada patokan kriteria masyarakat miskin sebagai acuan survei pendataan RTM,” tutur dia.