SOLOPOS.COM - Ilustrasi (fyrominternational)
Pengadaan barang dan jasa secara online diklaim bisa menghemat anggaran.
Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan negara dapat melakukan penghematan hingga Rp795 triliun dari penggunaan sistem dan pengawasan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa.
Jumlah tersebut sekitar 30% dari total pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah bersama BUMN dengan nilai mencapai Rp2.650 triliun
“Pengadaan barang di LKPP [Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa] yang mencapai Rp300 triliun, saya pernah lihat bisa dilakukan efisiensi hingga 10%, dan kalau ditangani secara profesional, dengan sistem pengawasan yang baik bisa terjadi efisiensi hingga 30%,” katanya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Jokowi menuturkan sistem informasi seperti e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, pajak online, dan e-audit dapat mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Sistem tersebut juga dapat menjadi tembok yang menutup kesempatan korupsi, karena dapat dipantau oleh seluruh pihak.
“Sistem yang baik akan menjadi tembok yang besar dalam pencegahan korupsi. Kalau masih ada yang melompati pagar itu, silakan penegakan hukum. Langsung gebuk saja,” ujar dia.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara online.
Saat ini, baru Rp300 triliun, dari total Rp800 triliun pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui LKPP.
“Kalau melihat persentasenya, saat ini sudah cukup besar dan meningkat. Akan tetapi ini akan terus kami tingkatkan, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan TNI dan Badan Intelijen Negara,” ucap dia.