SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Pemerintah RI memutuskan akan mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dan Freeport.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengambil alih sepenuhnya pengelolaan Blok Mahakam (Kalimantan Timur) kepada Pertamina serta pengelolaan tambang emas di Papua yang saat ini dikuasai oleh PT Freeport Indonesia.
“Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa pemerintah telah memutuskan pengelolaan Blok Mahakam akan diambil alih oleh pemerintah,” kata Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dalam siaran pers pada Senin (25/5/2015), sebagaimana dilansir Kantor Berita Antara, Selasa (26/5/2015).
Saat ini Blok Mahakam masih dikelola oleh perusahaan migas asal Prancis, Total E&P Indonesie dan Inpex Corp hingga 2017.
Saat ini Blok Mahakam masih dikelola oleh perusahaan migas asal Prancis, Total E&P Indonesie dan Inpex Corp hingga 2017.
“Sedangkan untuk Freeport, karena kontraknya baru habis tahun 2021, maka kementerian ESDM akan menjaga agar secara bertahap kepemilikan Indonesia semakin besar,” kata Pratikno.
Dia mengatakan, mekanisme tersebut juga menjaga agar manfaat fiskal dan ekonomi untuk Indonesia dari Freeport semakin besar.
“Hubungan yang semula kontrak karya akan diubah menjadi izin usaha pertambangan sehingga posisi Indonesia sebagai negara lebih kuat,” ujar Pratikno.
Dia menjelaskan pemutusan sepihak atas pengelolaan tambang emas dan tembaga di Provinsi Papua tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.
“Pemutusan sepihak akan memunculkan masalah baru, yakni ekonomi Papua akan terganggu dan masyarakat akan menderita,” katanya, seraya menambahkan masalah ekonomi akan berdampak pada urusan politik, merusak iklim investasi serta melemahkan posisi Indonesia di kawasan Asia Pasifik.
Freeport Minta Dukungan Bangun Smelter di Papua
Sementara itu, dilansir Liputan6, Senin, PT Freeport Indonesia meminta dukungan dari pemerintah jika kemudian hari diharuskan untuk membangun fasilitas pengelolahan dan pemurnian (smelter) di Papua. Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, mengatakan dukungan tersebut berupa penyediaan infrastruktur untuk mengatasi pasokan konsentrat.
“Nantinya kalau akan dibangun di Papua, bagi Freeport perlu didukung. Mengatasi masalah konsentrat ini perlu didukung,” kata Maroef, di sela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Trade Invesement Forum, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin.
Menurut Maroef, ke depan harus ada penambahan smelter yang beroperasi. Pasalnya, smelter yang sudah beroperasi saat ini tak akan mampu menampung tambahan pasokan konsentrat mentah. Tak hanya berasal dari Freeport tetapi juga dari produsen lain.
“Karena di masa akan datang yang menghasilkan konsentrat itu tak hanya Freeport, ada Newmont. Ada di Gorontalo. Besaran konsentrat tak akan bisa ditampung oleh smelter yang sudah eksis saat ini,” ungkapnya.
Maroef menambahkan, Freeport sudah membangun smelter dari 1999 terletak di Gresik Jawa Timur. Hanya saja baru baru mampu menyerap 40 persen dari konsentrat yang diproduksi. “Kami akan membangun pengembangan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, Freeport saat ini sedang melakukan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, untuk menambah kapasitas smelter yang sudah ada, dipilihnya Gresik karena sudah didukung oleh infrastruktur yang dibutuhkan.
“Smelter ada penilaian teknis dan bisnis. Karena smelter yang akan kami bangun nilainya US$2,3 miliar. Kami sudah memutuskan berdasarkan pertimbangan teknis dan bisnis, dan dukungan infrastruktur, akan dibangun di Gresik, di sana terdukung listrik ada pelabuhan ada air ada, kalau mau bangun smelter itu yang perlu diperhatikan adalah industri lanjutan,” pungkasnya.
Pantaun Solopos.com, Selasa pagi, keputusan Pemerintah RI mengambil alih pengelolaan Freeport dan Blok Mahakam disambut gembira sejumlah pengakses Internet (netizen) di media sosial Twitter.
“Pemerintah ambil alih pengelolaan Freeport dan Blok Mahakam? Hmm… Langkah yang sangat hebat
“Freeport >>> salut klo mmng bisa sepenuhnya oleh pemerintah.. #sejahterakan rakyat sekarang, jangan ada kata kapan-kapan,” tulis @rizonaldos.
“Angin segar jika Freeport bisa dikelola pemerintah, 48 tahun cuma untung beberapa persen aja,” sahut @Deefhab.