SOLOPOS.COM - Aktivis melakukan aksi dengan mengenakan topeng mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo (kiri) dan terpidana kasus mafia pajak, Gayus Tambunan (kanan) di car free day (CFD) Jl. Slamet Riyadi, Solo, Minggu (27/4/2014). Aksi tersebut untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. (JIBI/Solopos/Ardiansyah Indra Kumala)
Kasus pajak BCA terancam dengan kekalahan KPK di praperadilan yang disebut sudah diprediksi.
Solopos.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut kemenangan mantan Dirjen Pajak 2001-2006, Hadi Poernomo, dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sudah diprediksi.
Menurut Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho, putusan hakim tunggal praperadilan Haswandi yang mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo harus diuji lagi. Putusan praperadilan itu membatalkan penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi keberatan pajak PT BCA.
“?Putusan hakim layak diuji atau dieksaminasi,” tutur Emerson Yuntho kepada Bisnis/JIBI di Jakarta, Selasa (26/5/2015).
ICW mencurigai ada faktor non hukum yang ada di balik putusan praperadilan Hadi Poernomo dan beberapa putusan praperadilan yang lain. Hal ini diduga mirip putusan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan dan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Surajuddin.
“Kami khawatir ada faktor non hukum dibalik putusan praperadilan ini,” kata Emerson.
Karena itu menurut Emerson Yuntho, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) didesak untuk memeriksa hakim tunggal praperadilan Haswandi yang mengabulkan permohonan praperadilan Hadi Poernomo atas penetapan dirinya sebagai tersangka di KPK.
“KY dan MA harus periksa hakim [Haswandi] ini. Sedangkan KPK perlu melakukan upaya peninjauan kembali,” tukasnya.