SOLOPOS.COM - indonesiawebsolusi.com
Kanalsemarang.com, SEMARANG– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta menunjukkan aksi nyata sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan mengenai transportasi massal guna mengurangi kemacetan lalu lintas yang terjadi di sejumlah daerah.
“Pemerintah jangan hanya lips service, harus real dan salah satu kritik bagi pemprov adalah pemprov tidak mau menempatkan shelter BRT (Bus Rapid Transit) di depan kantor Gubernur Jateng,” kata anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang seperti dikutip Antara, Senin (25/5/2015).
Menurut dia, Pemprov Jateng harus menjadi teladan dalam penerapan kebijakan transportasi massal untuk masyarakat.
“Bagaimana kita memaksa sekitar 17.000 pegawai pemprov untuk menggunakan transportasi umum, wong di depan kantor Gubernur Jateng saja tidak ditempatkan shelter BRT,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Terkait dengan kebijakan transportasi massal, Hadi berpendapat bahwa Pemprov Jateng seharusnya bisa melakukan hal serupa seperti pada penerapan kebijakan penggunaan pakaian adat Jawa seluruh jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemprov setiap tanggal 15.
“Kalau kemudian seluruh pegawai Pemprov Jateng tidak diperkenankan memakai kendaraan pribadi saat bekerja kan juga bisa, kalau memang pro dengan kebijakan transportasi massal,” katanya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan berencana mengembangkan angkutan aglomerasi sebagai bagian dari transportasi massal di Jawa Tengah guna mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya.
Pengembangan angkutan aglomerasi ini akan mengintegrasikan kendaraan angkutan antardaerah dengan harga tiket yang murah dan akan berhenti pada titik-titik atau halte yang ditentukan.
Koridor Semarang-Bawen menjadi prioritas utama pengembangan angkutan aglomerasi di Jateng karena besarnya potensi permintaan pelayanan angkutan umum pada koridor tersebut dari dan ke pusat kegiatan.