SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
HUT Sragen tak selamanya manis. Banyak warga Sragen yang hingga kini berada di bawah garis kemiskinan.
Solopos.com, SRAGEN – Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen baru-baru ini menyandang predikat terbaik II se Asia Pasifik dari United Nations Public Services Award (UNPSA). Ini adalah prestasi tertinggi yang pernah disandang unit hasil gagasan murni Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman.
Prestasi UPTPK sekaligus menjadi kado manis HUT ke-269 Kabupaten Sragen. Namun, Pemkab tak bisa menutup mata atas masih banyaknya warga Sragen hidup miskin di bawah garis kemiskinan.
Haryati, warga Dusun Sidorejo RT 024/RW 007 Kelurahan Sragen Wetan, Sragen, misalnya, hidup berbagi dengan enam anggota keluarganya di rumah berukuran 3 meter x 15 meter. Rumah itu adalah bekas kamar mandi dan WC salah satu kantor milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Keluarga tersebut hidup dari usaha Haryati mengupas kulit melinjo dan suaminya yang bekerja serabutan.
Haryati, warga Dusun Sidorejo RT 024/RW 007 Kelurahan Sragen Wetan, Sragen, misalnya, hidup berbagi dengan enam anggota keluarganya di rumah berukuran 3 meter x 15 meter. Rumah itu adalah bekas kamar mandi dan WC salah satu kantor milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Keluarga tersebut hidup dari usaha Haryati mengupas kulit melinjo dan suaminya yang bekerja serabutan.
Pemkab Sragen mencatat angka kemiskinan di Bumi Sukowati hingga akhir 2014 masih tinggi. Dari 902.954 penduduk Sragen, 359.259 orang atau hampir 40% di antaranya hidup di bawah garis kemiskinan.
Angka tersebut terungkap saat rapat paripurna DPRD Sragen dengan agenda Laporan Pertanggungnawaban Bupati Sragen Anggaran 2014, Maret 2015. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan pada 2014 sekitar Rp49,2 miliar.
“Sesungguhnya penghargaan tidak ada artinya bila persoalan sesungguhnya dari kemiskinan tersebut masih terjadi. Bagaimana kita bisa mengapresiasi sebuah penghargaan bila secara faktual masalah belum selesai,” tutur dia.
Di sisi lain angka pengangguran terus meningkat. Hal itu diakui Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, saat diwawancara wartawan belum lama ini di Gedung DPRD Sragen. Dia menilai pertambahan jumlah pengangguran tidak lepas dari ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan.
Untuk mengurangi jumlah penganggur, Pemkab memaksimalkan Badan Latihan Kerja (BLK). Diharapkan, angkatan kerja menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan bagi orang lain.
Bupati menambahkan Pemkab juga rutin mengalokasikan anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Pada awal kepemimpinan ADA jumlah RTLH tercatat 62.000 unit. Tahun ini sudah susut menjadi sekitar 54.000 unit.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sragen, Dedy Endriyatno menilai performa Pemkab dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran belum optimal. Dia menilai intervensi Pemkab dalam menciptakan iklim dan skil berwirausaha masih kurang.
Dia mencontohkan tidak difungsikannya Technopark Ganesha Sukowati. Padahal pembangunan Technopark menelan anggaran miliaran rupiah. Seharusnya fasilitas itu menjadi salah satu sarana menyelesaikan masalah kemiskinan.
“Menciptakan wirausaha baru menjadi tantangan pemerintah untuk ditumbuhkan dan dikembangkan. Tiap tahun harus ada target kualitatif dan kuantitatifnya. Kemiskinan tidak bisa selesai hanya dengan meringankan beban,” urai dia.
Dedi berpendapat akar dari kemiskinan harus diselesikan. Caranya bisa melalui pinjaman modal lunak untuk kegiatan produktif hingga pendampingan produksi dan pemasaran. “Potensi-potensi ekonomi daerah harus terus digali,” tegas dia.