News
Kamis, 21 Mei 2015 - 15:30 WIB

UN 2015 : Ombudsman RI Temukan 413 Penyimpangan, Termasuk di UN CBT

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Siswa kelas XII SMK Negeri 2 Depok Sleman menjalani uji coba pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bersistem computer based test (CBT), Jumat (27/3/2015). (JIBI/Harian Jogja/Rima Sekarani I.N.)

UN 2015 masih diwarnai penyimpangan. Setidaknya hal itu tercermin dari temuan Ombudsman RI.

Solopos.com, JAKARTA — Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengantongi 431 temuan penyimpangan dalam pelaksanaan UN berbasis komputer maupun kertas. Dari angka tersebut, 42,6% adalah temuan pada UN berbasis komputer dan 57,4% merupakan pelanggaran pada UN berbasis kertas.

Advertisement

“Seharusnya temuan ini bisa dihindarkan mengingat temuan serupa pernah terjadi pada penyelenggaraan UN sebelumnya,” ujar Komisioner Ombudsman bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, di Kantor ORI, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Menurut pengakuan Budi, tim di lapangan masih menemukan adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai. “Yang lebih merugikan bagi siswa adalah adalah aplikasi CBT yang keluar [logout] secara tiba-tiba ditengah pengerjaan ujian. Belum lagi soal sinkronisasi server yang masih ada masalah,” paparnya.

Temuan lain, ungkap Budi, juga muncul dalam bentuk pelanggaran prosedur atau tidak patuh pada Prosedur Operasional Standar (POS) UN 2015. “Seharusnya POS dapat dijadikan acuan teknis pelaksanaan UN 2015 di semua lokasi ujian,” katanya.

Advertisement

Akan tetapi fakta di lapangan masih ditemukan banyak penyimpangan prosedur. Seperti membawa alat komunikasi di ruang ujian, pengawas yang terpantau membaca koran dan bermain pomsel serta pengawas yang membiarkan peserta ujian saling bekerjasama.

Kendati demikian, Ombudsman RI mengapresiasi penyelenggaraan UN 2015 yang mengalami kemajuan secara kualitatif. Menurut Budi hal tersebut dikarenakan UN tahun ini yang tidak lagi menjadi parameter kelulusan.

“Namun kesan kami dengan tidak dijadikannya UN sebagai parameter malah membuat pengawas cenderung membiarkan siswa kerjasama saat ujian,” ungkapnya.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif