News
Kamis, 21 Mei 2015 - 18:15 WIB

SELEKSI PIMPINAN KPK : Soal Komposisi Pansel KPK, Ruki: Biar Masyarakat Menilai

Redaksi Solopos.com  /  Rohmah Ermawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Taufiequrrachman Ruki (JIBI/Solopos/Antara)

Seleksi pimpinan KPK akan dilaksanakan oleh pansel yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi.

Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seluruhnya wanita. Terkait hal itu, KPK tidak ingin ikut campur dan mengomentari terlalu jauh.

Advertisement

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Taufieqqurrachman Ruki, KPK menyerahkan kepada masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap komposisi panitia seleksi calon pimpinan KPK yang telah dipilih Presiden Jokowi.

“Nanti kan, masyarakat yang menilai,” tutur Ruki saat dimintai konfirmasi di Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Kendati demikian, menurut Ruki, tidak ada masalah antara komposisi panitia seleksi calon pimpinan KPK yang telah ditunjuk Presiden Jokowi dengan kondisi KPK saat ini yang belum lama selesai berseteru dengan pihak Kepolisian.

Advertisement

“Tidak ada hubungannya antara kondisi KPK saat ini dengan komposisi pansel KPK yang baru dibentuk,” kata dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan sembilan nama Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sebelum bertolak kunjungan kerja ke Malang Jawa Timur, Kamis 21 Mei 2015.

Ada sembilan nama yang dipilih Jokowi, berasal dari berbagai latar belakang akademik dan semuanya perempuan. Jokowi membacakan nama Pansel KPK didampingi Mensesneg Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang komunikasi Teten Masduki.

Advertisement

Pansel KPK bentukan Jokowi terdiri atas Destry Damayanti (ekonom, ahli keuangan dan moneter0), Enny Nurbaningsih (pakar Hukum Tata Negara), Harkrituti Haskrisnowo (pakar Hukum Pidana dan HAM), Betti S. Alisjabana (ahli TI dan manajemen), dan Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang).

Selain itu, Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (ahli hukum), dan Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif