SOLOPOS.COM - Ilustrasi pilkada langsung (JIBI/Dok)
Pilkada Solo 2015 digelar akhir tahun ini. Pemkot menyatakan pencairan dana pilkada perlu jaminan anggaran dari DPRD.
Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menegaskan pencairan dana pemilihan kepala daerah (pilkada) ada di tangan DPRD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, mengatakan telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Keuangan. Hasilnya, syarat pencairan dana pilkada memerlukan jaminan anggaran dari DPRD.
Menurut Sekda, jaminan tersebut untuk memberikan kepastian pengajuan tambahan anggaran pilkada Rp6,1 miliar dalam APBD Perubahan.
“Jaminan DPRD itu harus ada, bahwa anggaran yang kami ajukan Rp6,1 miliar di Perubahan disetujui dan tidak diutak-atik,” kata Sekda ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Rabu (20/5/2015).
Sekda mengatakan format pencairan dana pilkada nanti hanya membutuhkan satu naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Padahal sebelumnya, Sekda berpandangan pencairan dana pilkada membutuhkan dua NPHD, lantaran sumber dana pilkada berasal dari APBD murni dan APBD-P.
Hal ini mengingat kebutuhan dana pilkada diperkirakan menelan anggaran Rp13,6 miliar. Sementara Pemkot hanya mengalokasikan anggaran Rp7,5 miliar di APBD 2015. Sedangkan kekurangan dana Rp6,1 miliar baru akan diajukan di APBD-P 2015.
“Formatnya nanti NPHD disatukan [dana APBD dan APBD-P] Rp13,6 miliar itu. Mekanismenya, tetap sama yakni pencairan dua tahap. Tahap pertama dana di APBD murni dan tahap kedua di APBD Perubahan,” kata Sekda.
Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Solo, Budi Martono mengatakan dana pilkada senilai Rp7,5 miliar masih ngendon di kas daerah. Pencairan dana pilkada bisa segera dicairkan sepanjang telah memenuhi persyaratan.