SOLOPOS.COM - ilustrasi (phuketgazette.net/ilustrasi)
Pengungsi Rohingya menjadi ujian baru pemerintah dalam menangani masalah internasional.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum untuk menangani pengungsi yang telah masuk ke dalam perairan Indonesia.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan pemerintah sedang menyelesaikan Perpres terkait penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Beleid tersebut telah lama disiapkan karena banyaknya pengungsi yang melintasi perairan nasional.
“Kami sekarang dalam tahap finalisasi Perpresnya. Sudah lama itu prosesnya, sudah sejak beberapa waktu yang lalu. Retno Marsudi menuturkan pemerintah hanya akan menangani pengungsi yang sudah masuk ke dalam perairan Indonesia. Sementara itu, pengungsi yang mendekati perairan nasional akan terus dijaga oleh TNI.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, sebelumnya mengatakan saat ini belum ada aturan mengenai penanganan pencari suaka yang terdampar di perairan Indonesia. Akibatnya, tidak ada tindak lanjut dan kepastian nasib para imigran gelap yang telah ditampung di rumah detensi.
“Pemerintah tidak berani mengatur soal pencari suaka. Itu sebabnya tidak ada tindak lanjut mengenai nasibnya setelah ditangkap dan dibawa ke rumah detensi,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5/2015).
Fahri Hamzah menuturkan kekosongan aturan mengenai penanganan pencari suaka tersebut sangat berbahaya karena tidak ada aturan baku mengenai penyelesaiannya. Saat ini, kalangan internasional mengajukan kritik terhadap pernyataan sejumlah pejabat yang menolak manusia perahu merapat ke daratan wilayah Indonesia.
Menurutnya, pemerintah harus membiarkan para manusia perahu dan pencari suaka tersebut merapat ke daratan terlebih dahulu, untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Pasalnya, perjalanan laut yang telah dilalui para pencari suaka tersebut telah menimbulkan korban jiwa.