SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo berdialog dengan Ketua Umum Apkasi Isran Noor di Jakarta, Rabu (13/5/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Yudhi Mahatma)
Kabinet Jokowi-JK dinilai sangat lemah dalam komunikasi publik.
Solopos.com, SOLO — Komunikasi politik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai sangat buruk. Disinyalir, hal ini disebabkan tidak adanya satu orang atau lembaga yang bertugas mengelola isu dan keputusan kabinet.
Selama enam bulan berkuasa, publik sering melihat kebijakan yang berubah-ubah atau direvisi. Terakhir, pemerintah membatalkan kenaikan harga Pertamax dan bensin nonsubsidi lain mendadak beberapa jam sebelum pelaksanaan.
Pengamat politik Gun Gun Heryanto mengatakan masalah ini menjadi titik lemah dari pemerintahan Jokowi-JK saat ini. “Jokowi meng-handle seluruh pusaran isu. Tidak ada pengelola isu strategis. Bahkan Obama sekalipubn punya juru bicara Gedung Putih,” katanya dalam Sarasehan Dewan Pers dengan Media di Monumen Pers, Solo, Selasa (19/5/2015).
Belum lama ini, Jokowi memang telah membentuk Tim Komunikasi Presiden. Namun sejak awal pemerintah menyatakan tim tersebut bukan sebagai juru bicara (jubir) Presiden Jokowi.
Menurut Gun Gun, baik Jokowi maupun JK, keduanya sama-sama memiliki karakter suka spontanitas. Padahal, dalam beberapa hal, hal ini sangat berisiko jika mereka tidak menguasai persoalan.
“Masalahnya, jika [Jokowi] tidak menguasai atau berkompeten dengan isu itu. Ini sangat berisiko mengingat pemerintahan saat ini yang sedang mencari keseimbangan politik, lalu dia akan dihabiskan energinya untuk hal-hal seperti ini,” ujar Gun Gun.
Hal serupa juga diungkapkan Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo atau Stanley, dalam forum yang sama. Yosep mengingatkan peran penting yang pernah dijalankan oleh Menteri Penerangan era Orde Baru, Harmoko, yang kerap menjadi juru bicara Istana.
“Terlepas dari kelemahan Pak Harmoko, dia adalah orang yang baik. Dia meng-highlight seluruh hasil rapat kabinet. Jadi pembahasan isu tidak pernah terputus,” katanya.
Sedangkan saat ini, informasi diserahkan kepada masing-masing menteri untuk disampaikan ke publik. Akibatnya, pemerintah tak memiliki isu yang hendak disampaikan ke publik karena hanya disampaikan secara parsial.