SOLOPOS.COM - Ilustrasi KPK (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Kasus pajak BCA ditangani KPK.
Solopos.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan jawaban atas permohonan gugatan praperadilan yang dilayangkan tersangka mantan Dirjen Pajak periode 2002-2014, Hadi Poernomo.
Sidang praperadilan tersebut digelar Senin (18/5/2015) ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji pihak KPK memiliki kewajiban menghadiri sidang praperadilan dan menjawab semua permohonan praperadilan yang dilayangkan Hadi Poernomo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Sewajarnya KPK siap menghadiri sidang praperadilan dengan mempersiapkan jawaban-jawaban yang diperlukan terkait gugatan HP [Hadi Poernomo],” tutur Indriyanto di Jakarta, Senin.
Seperti diketahui tersangka mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut diduga terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi permohonan keberatan pajak yang telah diajukan PT Bank Central Asia (BCA) dan diduga telah membobol keuangan negara sebesar Rp375 miliar.
Hadi Poernomo sebelumnya juga telah memenuhi sidang praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka, pekan lalu.
Namun, pihak KPK menunda sidang praperadilan tersebut, lantaran masih belum menyiapkan barang bukti dan saksi ahli yang akan digunakan pada sidang praperadilan nanti untuk menjawab semua permohonan praperadilan yang akan dibacakan Hadi Poernomo dalam sidang praperadilan.
Hadi Poernomo merupakan tersangka KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi permohonan keberatan pajak yang telah diajukan PT Bank Central Asia (BCA) dan tengah menjerat Dirjen Pajak periode 2002-2014 sebagai tersangka.
Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah menjerat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut mulai disidik KPK setelah Hadi Poernomo diketahui telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.
Pada waktu itu, Hadi Poernomo memerintahkan Direktur Pajak Penghasilan (PPh) mengubah hasil kesimpulan Direktorat PPh terhadap permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan PT Bank BCA. Dalam perkara pajak PT Bank BCA tersebut, KPK menduga telah timbul kerugian negara sebesar Rp375 miliar.