SOLOPOS.COM - Ilustrasi pertanian (JIBI/Solopos/Dok)
Sarana pertanian berupa pupuk di Jumapolo, Karanganyar langka. Petani sulit mendapatkannya.
Solopos.com, KARANGANYAR—Petani di Kwangsan, Jumapolo, Karanganyar, mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bahkan sejak musim tanam pertama, para petani harus menggunakan pupuk nonsubsidi.
Sukadi, 46, warga Sembuhwetan RT 002/RW 005, Kwangsan, Jumapolo, mengatakan hampir semua petani di lingkungannya mengeluhkan hal tersebut. “Jadi khusus di Kwangsan susah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal berdasarkan informasi yang kami dapatkan, di daerah lain tidak demikian,” kata dia saat ditemui wartawan di rumahnya, Kamis (14/5/2015).
Bahkan menurutnya, kondisi tersebut sudah terjadi sejak dua tahun terakhir. Sukadi mengatakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk tanaman cabainya, terpaksa membeli pupuk nonsubsidi. Akibatnya, biaya produksi yang harus dikeluarkanya lebih banyak.
Harga pupuk urea nonsubsidi mencapai Rp250.000/zak dengan isi 50 kilogram. Sedangkan harga eceran tertinggi urea bersubsidi hanya Rp1.800/kg. “Mau bagaimana lagi, kalau tidak dipupuk kami khawatir akan berdampak buruk pada tanaman. Bisa gagal panen,” kata dia.
Sukadi tidak mengetahui secara pasti alasan pupuk bersubsidi di Kwangsan menjadi langka. Padahal menurutnya, setiap tahun kelompok taninya sudah mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). “Tapi tiba saatnya memupuk, barangnya tidak ada,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanhutbun) Karanganyar, Danik Sih Handayani, mengatakan pemerintah mengupayakan pengawasan distribusi pupuk di lapangan. Menurutnya, penyimpangan dalam proses distribusi dapat berdampak pada ketercukupan pupuk.
“Jika penyaluran pupuk bersubsidi berjalan baik, dipastikan tidak ada persoalan dengan ketersediaan pupuk di Karanganyar. Distribusi pupuk sudah ditentukan mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer,” kata dia saat ditemui wartawan di Karanganyar belum lama ini.
Mendata Ulang
Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Tony Hatmoko, mengatakan pemerintah harus segera mendata ulang kebutuhan pupuk di semua wilayah. Pemerintah harus menyesuaikan lagi dengan kuota pupuk saat ini. “Persoalan ini selalu berulang. Harus didata lagi kebutuhan pupuk setiap petani. Jika memang tidak mencukupi, segera membuat permohonan tambahan kuota ke pemerintah pusat,” kata dia saat dihubungi solopos.com, Kamis.
Tony mengatakan hingga saat ini sudah mendapatkan laporan dari masyarakat di Karangpandan, Matesih, Jumantono, dan Jumapolo terkait kelangkaan pupuk itu. “Kemudian harus dilihat juga apakah kelangkaan itu akibat penggunaan pupuk yang melebihi jatah atau karena faktor lain,” kata dia.