SOLOPOS.COM - Joko Widodo (kiri), saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.(JIBI/Solopos/Antara/dok)
Kisruh APBD DKI Jakarta membuat penyerapan anggaran terhambat.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera mencairkan dana APBD, khususnya untuk pelaksanaan proyek transportasi massal Ibu Kota agar roda perekonomian berputar.
“Beliau ingin sekali anggaran kita bisa dicairkan terutama soal pembangunan transportasi massal,” kata Ahok seusai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/5/2015).
Pemprov DKI Jakarta tahun ini akan membangun transportasi massal berbasis kereta layang, light rapid transit (LRT) sepanjang 70 kilometer dengan tujuh rute. Proyek yang dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta ini diperkirakan menelan dana senilai Rp35 triliun.
Presiden Jokowi menginginkan agar proyek transportasi umum pemecah kemacetan tersebut segera di mulai tahun ini. Pemprov menargetkan proses lelang dimulai Juni mendatang. LRT ditarget selesai sebelum 2018 untuk menyambut event olahraga Asian Games. “Kita harap sebelum 2018 Asian Games sudah selesai. Beliau juga ingin kebut,” ujar Ahok.
Dijelaskan Ahok, depo LRT akan berada di Kelapa Gading yang sanggup menampung hingga 35 set rangkaian kereta. Satu set rangkaian kereta terdiri tiga gerbong berkapasitas 628 orang.
LRT akan menghubungkan seluruh wilayah Jakarta sampai Bandara Soekarno-Hatta. Mulai dari Kelapa Gading-Kebayoran Lama-Kebayoran Baru-Tanah Abang, Pantai Indah Kapuk-Bandara Soekarno Hatta-Kemayoran I Kebon Sirih dan sebagainya.
Ahok menambahkan pembangunan infrastruktur transportasi massal dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan swasta hanya diberi bagian lelang rolling stock atau kereta dan operator. Swasta ini pun diberikan kepada perusahaan BUMN dan BUMD.