SOLOPOS.COM - Ilustrasi stok pupuk (JIBI/Solopos/Dok.)
Pupuk bersubsidi di Sragen diwacanakan akan dihapus. Para petani menolak wacana itu.
Solopos.com, SRAGEN—Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen, Suratno, mempertanyakan keseriusan Pemkab Sragen untuk mendukung program swasembada pangan di Bumi Sukowati.
Hal itu disampaikannya setelah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Bappeluh) Sragen mengurangi kuota pupuk bersubsidi 2016. Pengurangan kuota pupuk bahkan mencapai 4.000 ton lebih.
Suratno menyampaikan pupuk merupakan kebutuhan pokok petani. Jika kuota tersebut dikurangi dia yakin akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman padi. “Saya justru mempertanyakan Pemkab dalam program swasembada pangan. Saya kira itu [pengurangan kuota pupuk bersubsidi] menjadi kebijakan yang aneh,” katanya saat dihubungi solopos.com, Selasa (12/5/2015).
Mengenai usulan kuota tersebut, dia menilai seharusnya Pemkab mengusulkan lebih tinggi dibandingkan kebutuhan tahun ini. Realitasnya, saat ini kebutuhan pupuk bersubsidi cukup tinggi namun kuota yang disediakan pemerintah sangat sedikit. “Seharusnya kan meminta tambahan, bukan malah mengurangi kuota. Ini sungguh aneh,” ucap dia.
Suratno menambahkan seharusnya Pemkab melihat Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat kelompok tani. Menurutnya, lebih baik tidak mendapatkan bantuan bibit atau alat pertanian dibandingkan tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.
Dia yakin kebijakan tersebut akan merugikan petani. Selain petani kesulitan mendapatkan pupuk, permasalahan lain yang biasanya muncul adalah terlambatnya distribusi.
Suratno akan berkoordinasi dengan Bappeluh dan menyatakan ketidaksepakatan mengenai kebijakan tersebut. “Ini belum kuota pupuk yang tidak terserap ke petani, akibatnya produktivitas tanaman akan turun,” imbuh dia.
Petani Desa Karangtengah, Kecamatan Sragen, Parno, 51, juga menyayangkan kebijakan pengurangan kuota pupuk bersubsidi. Menurutnya, dalam jumlah yang saat ini ada saja, dirinya harus mencari tambahan pupuk nonsubsidi. Apalagi ada pengurangan, tentu dia harus menyediakan modal lebih besar untuk setiap masa tanam.
“Kalau tidak dikasih pupuk, ya nanti hasil panennya tidak bagus,” katanya. Sebelumnya, Kepala Bappeluh Sragen, Muhammad Djazari, mengatakan usulan kuota pupuk bersubsidi 2016 sudah sesuai dengan usulan dari petani. Saat ini, kepastian kuota pupuk bersubsidi menunggu pemerintah pusat.