SOLOPOS.COM - Master Plan Bandara Kulonprogo (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Bandara Kulonprogo masih menjadi polemik. Penetapan relokasi warga yang terdampak pembangunan mesti segera dipastikan agar tidak menjadi ganjalan
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pembangunan bandara di Kecamatan Temon yang akan mengusung konsep airport city membutuhkan peran serta para pejabat di Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.
Agar, penetapan relokasi warga terdampak bandara dapat segera dipastikan sehingga tidak menjadi ganjalan saat pembangunan dimulai.
Tim Community Development Pembangunan Bandara Baru Ariyadi Subagyo mengatakan selama ini sosialisasi terus dilakukan menyasar warga yang terdampak maupun yang tidak terdampak pembangunan.
“Sebagai pembuat kebijakan, pejabat juga diundang sosialisasi pembangunan. Selama ini, mereka [pejabat] pun juga masih belum memahami apa dan seperti apa konsep airport city itu,” ujar Ariyadi seusai mengisi workshop Menuju Kulonprogo Masa Depan kepada ratusan pejabat eselon IV Pemkab Kulonprogo di Gedung Kaca, Selasa (12/5/2015).
Airport city merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan sebuah kota mandiri. “Ada hubungan simbiosis mutualisme antara kota dan bandara. Perencanaan airport city ini berbeda dengan bandara konvensional. Kota mandiri di dalamnya memiliki peluang lapangan kerja yang lebih luas,” ucap Ariyadi.
Peserta yang mengikuti workshop ada 394 pejabat eselon IV yang merupakan pimpinan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kulonprogo. Workshop tersebut juga turut dihadiri General Manager PT. Angkasa Pura (AP) I Cabang Bandara Adisutjipto, Andi Gunawan Wirson dan Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo.
“Workshop ini benar-benar bersinergi dan sesuai dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kulonprogo. Karena itu, para pejabat ini diharapkan dapat membangun daerah sesuai dengan ketugasan SKPD masing-masing secara profesional, efektif dan efisien,” ungkap Sutedjo.