SOLOPOS.COM - Raja Kraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X di dampingi Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas (dua kanan di Dalem Wironegaran, Jogja, Jumat (8/5/2015). Pertemuan dengan puluhan perwakilan masyarakat Jogja tersebut Sultan HB X menjelaskan lebih terperinci tentang Sabda Raja dan Dawuh Raja beberapa waktu lalu. (Gigih M. Hanafi/JIBI/Harian Jogja)
Sabda Raja Jogja, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menuai kotroversi.
Solopos.com, JOGJA — Cucu dari HB VIII, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Jatiningrat yang menjabat sebagai Pengageng Tepas Dworo Puro (semacam Humas) Kraton mengungkap perjanjian Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebelum jumenengan (naik tahta).
Menurut KRT Jatiningrat, ada lima perjanjian Sultan kepada HB IX sesaat sebelum diangkat menjadi Sultan HB X. Perjanjian tersebut pertama, untuk tidak mempunyai prasangka iri dan dengki pada orang lain; kedua, untuk tetap merengkuh orang lain biar pun orang lain tersebut tidak senang; ketiga, untuk tidak melanggar paugeran negara;
Keempat, untuk lebih berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan kelima, untuk tidak tidak punya ambisi apapun selain untuk menyejahterakan rakyat.
Keempat, untuk lebih berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan kelima, untuk tidak tidak punya ambisi apapun selain untuk menyejahterakan rakyat.
“Janji ini diucapkan Sultan sebelum jumenengan kepada almarhum HB IX,” kata KRT Jatiningrat saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks Kraton, Sabtu (9/5/2015).
Ia berharap Sultan tetap berpegang teguh pada paugeran Kraton. Pria yang akrab disapa Romo Tirun ini mengaku tidak paham dengan Sabda Raja yang diucapkan Sultan. Ia mengartikan inti dari Sabda Raja itu tidak lain adalah keinginan Sultan mengangkat Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi putri mahkota.
Namun tidak kerabat Kraton sepakat dengan keputusan Sultan tersebut. Bahkan adik-adik Sultan menolak isi dari Sabda Raja tersebut karena menganggap sudah keluar dari Paugeran Kraton.
Keutuhan Keraton
Romo Tirun mengaku perbedaan pandangan antara Sultan dan para pangeran (Adik-adik Sultan) akan mempengaruhi keutuhan Kraton. Namun Romo Tirun merasa tidak berhak mencampuri urusan keluarga besar HB IX.
Romo Tirun berharap, polemik yang terjadi di internal Kraton tidak sampai mengganggu lembaga Kraton. Ia mengakui abdi dalem bertanya-tanya soal polemik tersebut, namun ia menekankan abdi dalem harus kembali pada pengabdian untuk lembaga Kraton, dan menjaga kebudayaan para leluhur.
“Mohon maaf, abdi dalem bukan pakune Sultan, tapi abdi negara, hanya mengabdi pada lembaga [Kraton] tinggalane leluhur,” kata Romo Tirun.
Soal perbedaan pandangan di antara Sultan dan para pangeran (Rayi Dalem), Romo Tirun mempersilahkan untuk diselesaikan dengan baik-baik. “Semua punya tanggung jawab dan ada risikonya masing-masing,” ucap dia.
Meski sudah ada perubahan gelar dawi Buwono menjadi Bawono, sampai Sabtu, siang semua proses administrasi di Kraton masih menggunakan nama Sri Sultan Hamengku Buwono.