SOLOPOS.COM - Ilustrasi penyidik KPK (JIBI/Bisnis/Rahmatullah)
Penyidik KPK dari TNI ditentang beberapa politikus DPR, termasuk Fahri Hamzah.
Solopos.com, JAKARTA — DPR menganggap rekrutmen penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari unsur militer merupakan hal yang tidak masuk akal. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengatakan rekrutmen penyidik dari unsur TNI itu belum ada relevansi atas kepentingan pokok KPK yang tugasnya mencegah dan memberantas korupsi.
“Kalau kekurangan penyidik, bukan [merekrut unsur TNI] itu solusinya,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (8/5/2015).
Fahri Hamzah menganggap rekrutmen penyidik dari unsur TNI itu hanya akal-akalan KPK untuk mencari kawan. “Jika itu dalihnya, ada ada kesesatan berpikir. Dengan merasa paling benar, lantas mencari kawan TNI agar ditakuti para koruptor,” papar Fahri yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PKS.
Menurutnya, hal itu tidak boleh dilakukan dalam sistem pemberantasan korupsi di Tanah Air. Fahri Hamzah mencontohkan, kinerja KPK saat menangani kasus dugaan gratifikasi calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan (BG). “Disitu, KPK harus ada koreksi. Prosedur di KPK banyak yang bermasalah. Saat menangani kasus BG, KPK di-challenge dalam praperadilan juga kalah.”
Hal senada diungkap Wakil Ketua DPR Fadli Zon. “Hal itu tidak perlu dilakukan. Dalam beleid yang mengatur tentang KPK, penyidik bisa diambil hanya dari kejaksaan atau Polri,” kata Fadli, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Dalam memberantas kasus korupsi, papar Fadli, KPK jangan mempunyai proyeksi memberantas korupsi dengan berpolitik adu domba. “Lagi pula, keahlian TNI itu bukan di bidang penyidikan. Mereka ahli dalam bidang pertahanan negara,” katanya.