SOLOPOS.COM - Amien Rais (JIBI/dok)
Rakernas PAN dan pelantikan pengurus DPP PAN digelar di Jakarta.
Solopos.com, JAKARTA – Politikus senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta pemerintahan Joko Widodo agar tidak membiarkan kegaduhan politik yang tanpa henti.
“Karena efeknya yang rugi adalah bangsa Indonesia sendiri,” ujar Amien seusai menghadiri Pembukaan Rakernas PAN di Balai Soedirman, Tebet, Jakarta, Rabu (6/5/2015) malam.
Kegaduhan politik yang dimaksud Amien salah satunya adalah kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menurutnya sudah mencampuri urusan Partai Golkar dan PPP.
“Jika Pak Jokowi tidak lagi membiarkan menterinya membuat huru-hara politik melalui Yasonna maka akan sejuk. Jadi berhentilah campuri Golkar, PPP dan partai lain,” ujar dia.
Atas dasar itu, Amien melihat harus ada perombakan kabinet karena menurutnya yang akan dihadapi Jokowi di masa depan itu luar biasa beratnya jika membiarkan para menterinya melakukan huru-hara politik serta pemerintahannya juga akan kehilangan fokus.
“Suatu pemerintahan yang menguras energinya untuk mengurusi politik orang lain, itu memperlemah fokus pemerintahan itu sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, Amien menjamin PAN tidak berniat masuk ke pemerintahan dengan cara mendekati presiden dan mendesaknya melakukan evaluasi kabinet.
“Saya tegaskan berulang kali PAN tetap di luar pemerintahan. Jadi jangan dianggap PAN ini pakai taktik dekat-dekat presiden supaya bisa masuk pemerintahan melalui reshuffle. Sama sekali tidak ada niatan itu saya jamin,” kata dia.
Acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2015-2020 dan rapat kerja nasional tahun 2015 partai itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa pesohor negeri lainnya.
Mereka antara lain Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Ketua Harian DPP Demokrat Syarif Hasan, Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie.
Selain itu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Dewan Pertimbangan PAN Sutrisno Bachier, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua PKPI Sutiyoso dan Ketua PPP Djan Farid.