SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Dok)
Layanan kesehatan Solo masih kekurangan tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat.
Solopos.com, SOLO — Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo meminta tambahan tenaga kesehatan untuk puskesmas di Kota Solo. Hal ini mengingat DKK masih kekurangan ratusan tenaga kesehatan di puskesmas.
Kepala DKK Solo Siti Wahyuningsih sangat menyambut baik rencana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengajukan penambahan calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Hal itu lantaran kota Solo masih kekurangan tenaga kesehatan, terutama perawat, analis, dan dokter.
“Kami berharap tenaga kesehatan bisa ditambah. Kekurangan tenaga kesehatan itu mencapai jumlah 400 pegawai lebih,” kata Ning, sapaan akrabnya ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Rabu (6/5/2015).
Selama ini, kekurangan jumlah tenaga tersebut ditutup dengan mengadakan double job bagi tenaga PNS kesehatan yang ada sekarang. Contoh kasus, Ning menyampaikan setiap dokter yang ada di puskesmas harus melayani ratusan pasien.
Padahal idealnya satu dokter hanya melayani lima puluh pasien setiap harinya. Belum lagi, dokter itu juga harus melakukan tugas lain, seperti pemberkasan administrasi untuk tiap-tiap puskesmas, dan banyak tugas lainnya.
Secara keseluruhan DKK masih kekurangan 446 tenaga kesehatan yang ditempatkan di 17 Puskesmas dan tiga unit pelaksana teknis (UPT). Sedangkan jumlah tenaga saat ini hanya 545 petugas.
Berdasarkan analisis beban kerja (ABK), pos tenaga kesehatan yang masih kurang di antaranya seperti keperawatan, dokter umum, bidan dan administrasi.
“Pemkot mau meminta penambahan ya saya seneng. Semoga tenaga kesehatan saya bisa bertambah, pelayanan bagi masyarakat bisa lebih baik,” katanya.
Kepala BKD Solo Hari Prihatno mengatakan pengajuan kuota formasi CPNS tetap akan diprioritaskan untuk guru dan tenaga kesehatan. Dia menuturkan masih kekurangan ratusan guru.
Sedangkan untuk tenaga kesehatan, Hari menambahkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Puskesmas yang ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pemkot, lanjutnya, masih membutuhkan tenaga kesehatan banyak, seperti perawat, bidan dan dokter spesialis.
“Kami mulai mendata berapa kekurangan pegawai di masing-masing SKPD [satuan kerja perangkat daerah]. Tiap tahunnya jumlah PNS pensiun mencapai 300 orang. Kondisi itu jika tidak diisi akan semakin menambah beban kerja PNS,” katanya.