SOLOPOS.COM - Ilustrasi warga miskin (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Keluarga miskin di Sukoharjo meningkat 30 persen.
Solopos.com, SUKOHARJO — Jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Sukoharjo meningkat 20 persen-30 persen dari data Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik 2011 yang berjumlah 305.952 RTM. Kenaikan tersebut didapat setelah Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo merampungkan verifikasi dan validasi data.
RTM yang masuk data merupakan calon penerima tiga kartu sakti dari Presiden Joko Widodo, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Data tersebut juga akan dijadikan dasar penyaluran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Sukoharjo, Sarmadi, saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (6/5/2015), menyampaikan verifikasi dan validasi data PPLS BPS 2011 sudah rampung 100 persen. Data global telah dikirimkan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos), Senin (4/5/2015) lalu. Sedangkan perincian data hingga kini masih dikerjakan. Oleh karena itu belum diketahui secara pasti hasil verifikasi dan validasi data. Dia menargetkan perincian data untuk setiap kecamatan selesai dalam waktu dekat.
“Kemensos saat ini masih memasukkan data dari 34 provinsi. Kalau sudah selesai kartunya akan dibagikan. Informasi yang saya dapat, akhir tahun ini akan dibagi,” kata lelaki yang akrab disapa Medi itu.
Dia meyakini hasil verifikasi dan validasi data lebih valid karena pendataan dilakukan hingga tingkat rukun tetangga (RT). Dalam prosesnya melibatkan pengurus RT, tokoh masyarakat, pengurus RW, kelurahan/desa, kecamatan, dan petugas sosial lainnya. Medi menjelaskan kartu sakti tersebut bisa dimanfaatkan untuk menggunakan layanan kesehatan dan mengambil bantuan pendidikan dari pemerintah pusat serta bantuan sosial lain.
KIS digunakan keluarga miskin untuk berobat di puskesmas dan rumah sakit negeri maupun swasta. KIP untuk mengambil bantuan biaya pendidikan setiap tahun. Bantuan untuk RTM yang memiliki anak SD atau sederajat senilai Rp450.000/tahun, SMP atau sederajat Rp750.000/tahun, dan SMA atau sederajat Rp1 juta/tahun. Sedangkan KKS digunakan untuk mengambil bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang setiap tiga bulan diberikan Kemensos.
“Data ini akan diverifikasi dan validasi lagi setiap enam bulan. Jadi data akan terus valid sesuai dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat,” imbuh Medi.
Tak cuma itu, data tersebut juga akan dijadikan dasar penyaluran PSKS. Namun data bisa digunakan setelah hasil verifikasi dan validasi sudah disahkan oleh Kemensos. Diperkirakan data bisa digunakan sebagai dasar penyaluran PSKS pada akhir 2015 setelah kartu sakti diterima.
Kepala Kantor Pos Sukoharjo, Edi Rubandi, menginformasikan dari 51.114 PSKS jatah Januari-Maret 2015, 835 PSKS di antaranya belum diambil.