SOLOPOS.COM - Siswa SMPN 23 Solo bersiap UN, Senin (27/4/2015). (ilustrasi/Reza Fitriyanto/JIBI/Solopos)
Antisipasi banjir di Solo terus dilakukan, salah satunya dengan mengusulkan relokasi SMPN 23 Solo yang dilontarkan anggota DPRD.
Solopos.com, SOLO—Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, mengusulkan SMPN 23 Solo direlokasi ke kawasan Sumber, Banjarsari, agar tidak terancam bencana banjir luapan Kali Pepe. Banjir yang melanda pekan lalu mengakibatkan kerusakan serius pada sarana dan prasana sekolah milik Pemkot.
“Sekolah yang rusak akibat banjir tidak hanya SMPN 23 Solo, tetapi juga ada SMKN 9 Solo, SDN 1 Banyuanyar, SDN 2 Banyuanyar, dan SDN 3 Banyuanyar. Ada juga sekolah swasta. Kantor Kecamatan Banjarsari juga rusak. Dari sekian kerusakan itu, SMPN 23 Solo yang paling parah karena ketinggian air saat banjir sebanyak 160 cm,” kata Asih saat ditemui solopos.com, Rabu (6/5/2015).
Asih berharap Pemkot harus mencarikan solusi untuk fasilitas pendidikan itu ke depan agar tidak terjadi kerusakan sarana dan prasarana pendidikan. Asih mengusulkan relokasi SMPN 23 Solo sebagai salah satu solusi alternatif. Dia menilai sejumlah sekolah lainnya, seperti SMKN 9 Solo dan SMPN 17 Solo belum perlu direlokasi tetapi butuh peninggian lantai dan halaman sekolah.
“Kawasan relokasi yang paling memungkinkan di wilayah Sumber atau Banyuanyar tetap di sebelah selatan Jl. Adi Sumarmo. Posisi SMPN 23 Solo itu kan di utara Jl. Adi Sumarmo. Letaknya lebih rendah dari jalan itu,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Solo lainnya, Reny Widyawati, menyarankan Pemkot lebih baik fokus pada antisipasi banjir, bukan pada penanganan korban banjir yang bersifat pragmatis. Reny meminta Pemkot mengatasi penyebab banjir yang utama agar di tahun-tahun mendatang tidak terjadi banjir yang berdampak parah.
“Normalisasi Kali Pepe yang lebih utama. Relokasi fasilitas pendidikan itu membutuhkan anggaran yang besar dan tidak efektif. Seperti halnya di Joyotakan dan Pucangsawit. Dulu banyak sekolah yang ingin direlokasi karena daerah rawan banjir. Tetapi setelah dibangun tanggul dan drainase yang memadai, sekolah-sekolah itu tidak kebanjiran lagi,” tutur dia saat ditemui solopos.com secara terpisah.
Selain itu, Reny mengusulkan adanya penertiban hunian liar di sepanjang bantaran Kali Pepe. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kata dia, harus bergerak sebagai aparatur penegak perda. “Penertiban hunian liar sebenarnya untuk menyelamatkan mereka dari bahaya banjir,” tambah dia.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Solo, Anung Indro Susanto, mengatakan belum merencanakan program relokasi warga bantaran Kali Pepe. Anung berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai mendata warga bantaran Kali Pepe pada tahun ini. “Bapermas dan Bappeda mulai mendata warga bantaran Kali Pepe itu. Mereka belum prioritas untuk direlokasi karena anggaran juga besar,” tutur dia.