SOLOPOS.COM - Ilustrasi investasi (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
Tunjangan PNS khususnya tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan bantuan sosial di Kota Semarang bakal tertunda. DPRD setempat menyatakan pembahasan kenaikan TPP bakal ditunda
Kanalsemarang.com, SEMARANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyatakan pembahasan kenaikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan bantuan sosial akan ditunda selama tahun ini.
“Memang belum ada usulan kenaikan TPP, namun wacananya (usulan kenaikan) sudah berkembang. Makanya, kami tepis dulu,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso di Semarang seperti dikutip Antara, Selasa (5/5/2015).
Hal itu diungkapkan politikus Partai Gerindra tersebut usai Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Kedua DPRD Kota Semarang yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD setempat.
Menurut dia, kinerja Pemerintah Kota Semarang selama lima tahun ini dinilai kurang maksimal, baik dalam pengawasan maupun pelaksanaan pemerintahan yang ditunjukkan dengan berbagai indikator.
Ia mencontohkan kasus dugaan raibnya dana kas daerah Pemkot Semarang sebesar Rp22 miliar, kasus pembelian gedung Oudetrap di kawasan Kota Lama, dan besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
“Kasus dugaan raibnya uang kasda dan pembelian gedung Oudetrap menunjukkan kurangnya pengawasan yang dilakukan. Belum lagi dugaan pungutan liar (pungli) di satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” katanya.
Demikian pula, kata dia, anggaran yang terserap baru 70 persen dari total Rp3,5 triliun yang membuat SiLPA sangat besar membuktikan kurang optimalnya penyerapan anggaran yang dilakukan Pemkot Semarang.
Di sisi lain, ia mengatakan masyarakat Kota Semarang tahun ini menghadapi tahun politik seiring dengan pelaksanaan pesta demokrasi, yakni Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota (Pilwakot) Semarang 2015.
“Tahun ini kan tahun politik, kami khawatir kalau pembahasan kenaikan TPP, bantuan sosial, dan sebagainya berimplikasi politik. Mewujudkan janji-janji politik, dan sebagainya. Makanya, kami hindari,” tegasnya.