SOLOPOS.COM - Kabinet Kerja Jokowi-JK (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Reshuffle Kabinet Jokowi yang eumornya semakin meluas dibantah kalangan dalam Istana.
Solopos.com, JAKARTA — Rumor tentang reshuffle atau perombakan kabinet oleh pemerintahan Joko Widodo semakin kencang berembus. Tetapi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan sejauh ini tidak ada pembicaraan tentang hal itu di Istana Kepresidenan.
“Kami tidak pernah bicarakan tentang reshuffle. Yang kami lakukan sehari-hari di bawah pimpinan presiden dan wapres adalah mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan kami,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2015).
Evaluasi pekerjaan, lanjut Pratikno, bertujuan mempercepat dan meningkatkan kinerja seluruh kementerian dalam rangka menyukseskan program-program unggulan yang sudah mulai kelihatan kuartal II/2015 ini.
Reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden agar pembantunya dapat melaksanakan visi dan misi pemerintah. Wapres Jusuf Kalla mengatakan untuk meningkatkan kinerja harus menempatkan orang yang tepat .
Mensesneg mengatakan kalaupun ada wacana tersebut, pihaknya sejauh ini tidak mendapatkan informasi itu. Presiden hanya meminta kepara pembantunya menemukan terobosan dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif.
“Jadi tidak ada pembicaraan tentang reshuffle, minimal tidak melibatkan saya sehingga saya tidak tahu,” ujar mantan rektor Universitas Gadjah Mada tersebut.
Cara Khas Jokowi
Hal senada dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi. Yuddy mengatakan presiden sama sekali belum pernah mewacanakan perombakan kabinet.
Tetapi ia tidak bisa memastikan tidak ada reshuffle. “Bapak presiden belum pernah sama sekali dan sekalipun mewacanakan tentang reshuffle tapi bukan berarti tidak akan reshuffle karena masalah reshuffle kabinet menjadi kewenangan penuh bapak presiden,” katanya.
Dijelaskan Yuddy, presiden memiliki cara sendiri untuk menilai para menteri pembantunya. Salah satu yang kerap dilakukan adalah memanggil lewat telepon untuk menghadiri rapat terbatas, sidang kabinet paripurna, atau pertemuan khusus.
“Jadi percayalah bahwa presiden itu memiliki catatan-catatan khusus satu per satu tentang menterinya. Nah, catatan khusus tentang menterinya akan diapakan ya itu urusan presiden, jadi tidak ada yang tahu apakah ada reshuffle atau tidak,” imbuhnya.
Selain Presiden Jokowi, Kemenopan dan RB memiliki catatan setiap kementerian mengenai tata kelola organisasinya, misalnya serapan anggaran yang kemudian dilaporkan presiden sebagai evaluasi oleh presiden.