News
Selasa, 5 Mei 2015 - 23:30 WIB

RESHUFFLE KABINET JOKOWI : JK Enggan Komentari Perombakan Kabinet

Redaksi Solopos.com  /  Rini Yustiningsih  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua dari kanan) memasuki ruang sidang saat menjadi saksi yang meringankan dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek PLTU Sumuradem, dengan terdakwa mantan Bupati Indramayu Irianto M.S. Syafiudin alias Yance di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Senin (13/4/2015). Jusuf Kalla menilai pembebasan lahan yang dilakukan Yance merupakan proyek percepatan, sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) No 71/2006 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero). (Rachman/JIBI/Bisnis)

Reshuffle Kabinet Jokowi menurut JK tak lama lagi.

Solopos.com, JAKARTA—Setelah kemarin menyatakan kepastian adanya perombakan Kabinet Kerja, Wakil Presiden Jusuf Kalla kini enggan menanggapi isu reshuffle yang menyebar semakin liar.

Advertisement

“Nanti kau tulis macam-macam reshuffle pula,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Selasa(5/5/2015).

Dia juga mengaku tak mengetahui adanya pertemuan antara anggota Koalisi Indonesia Hebat untuk membahas perombakan kabinet sekaligus mengajukan nama-nama menteri baru.

“Saya tidak tahu,”tegas Kalla.

Advertisement

Sebelumnya, dia memastikan akan ada perombakan Kabinet Kerja demi meningkatkan kinerja pemerintahan.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, menurut Kalla, dibutuhkan sosok-sosok pembantu kepala negara yang memiliki kemampuan sesuai dengan jabatannya.

Sayangnya, dia enggan menyebutkan lebih rinci menteri bidang apa saja yang akan mengalami pergantian dan waktu terlaksananya reshuffle.

Advertisement

Sebelumnya, dua lembaga swadaya bidang politik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) meneliti evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama satu semester terakhir.

Koordinator Advokasi Fitra Apung Widadi menyebutkan setidaknya ada tiga menteri dalam Kabinet Kerja yang harus diganti karena dianggap tidak mampu mewujudkan program Nawa Cita.

Dalam konferensi pers yang digelar GDRI, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan ada delapan menteri Kabinet Kerja yang paling mendapat sorotan dari publik atas kebijakan yang telah diambil. Mereka juga dianggap berpotensi di-reshuffle.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif