SOLOPOS.COM - Ilustrasi Dinas Kesehatan (Dinkes.surabaya.go.id)
Masalah kepegawaian Wonogiri terjadi pada Dinas Kesehatan Wonogiri (DKK).
Solopos.com, WONOGIRI — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Wonogiri, Widodo, mengajukan pensiun dini karena alasan kesehatan. Pengajuan pensiun dini itu telah disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 1 Mei 2015.
Jabatan kepala DKK untuk sementara ini diisi Asisten Sekda Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan, Bambang Haryadi, sebagai pelaksana tugas (Plt). Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Rumanti Permanandiyah, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (4/5/2015).
“Permohonan pensiun dini Pak Widodo sudah diajukan sejak lama dan sudah disetujui. Jadi per 1 Mei [2015] posisi Kepala DKK Wonogiri dipegang Plt, yakni Pak Bambang Haryadi,” jelas dia.
Rumanti mengatakan jabatan eselon II yang kosong belum bisa diisi dalam waktu dekat. Jabatan itu kemungkinan baru bisa diisi seusai Pilkada Wonogiri atau setelah bupati baru menjabat.
“Dalam aturan soal pilkada disebutkan pada enam bulan terakhir masa jabatan, Bupati tidak boleh melakukan mutasi pegawai. Karena Kepala DKK kosong per 1 Mei [2015] sedangkan masa jabatan Bupati sekarang berakhir 31 Oktober [2015], jelas tidak memungkinkan untuk mengisi kekosongan jabatan itu,” jelas dia.
Pengisian pejabat eselon II akan disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut UU itu, pengisian jabatan dilakukan dengan sistem lelang jabatan.
Rumanti mengaku pusing setiap ada PNS Wonogiri yang mundur atau pensiun dini. Hal itu karena hingga kini Pemkab Wonogiri masih kekurangan 2.450 pegawai.
“Sekarang, posisi kepala seksi tidak memiliki staf. Jika tahun ini perekrutan CPNS, kami berharap Wonogiri mendapat kuota agar kebutuhan PNS mendekati ideal,” ujar dia.
Asisten Sekda Bidang Administrasi, Teguh, mengatakan pengisian jabatan merupakan wewenang penuh Bupati Wonogiri. “Lelang jabatan akan ditangani panitia seleksi sebanyak tujuh orang, masing-masing dua orang dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat, serta tiga orang dari Pemkab,” jelas dia.