SOLOPOS.COM - Kabinet Kerja Jokowi-JK (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Reshuffle kabinet Jokowi-JK mengemuka. PDIP sebagai partai pengusung Jokowi-JK mengakui usulan perombakan itu dari partai mereka.
Solopos.com, JAKARTA — PDIP, partai utama pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengaku usulan perubahan susunan Kabinet Kerja itu berawal saat Kongres PDIP di Bali.
Sebelumnya PDIP mengaku tak pernah membahas reshuffle. (Baca: PDIP Tak Pernah Bahas Perombakan)
Arif Wibowo, politikus PDIP yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR, mengatakan perubahan susunan (reshuffle) Kabinet Kerja itu berawal saat kongres di Bali.
Arif Wibowo, politikus PDIP yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR, mengatakan perubahan susunan (reshuffle) Kabinet Kerja itu berawal saat kongres di Bali.
“Saat itu, ada permintaan dari PDIP agar Jokowi mengevaluasi kinerja menteri,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (4/5/2015).
Evaluasi itu, papar Arif, bisa berujung reshuffle atau kebijakan lainnya, misalnya membentuk prioritas program kerja. “Nah, dalam mengambil kebijakan itu, reshuffle atau mengubah prioritas kerja itu adalah wewenang Jokowi,” katanya.
Atasi Tekanan Politik
Pada bagian lain Jokowi diminta menimbang dengan benar dasar perubahan susunan Kabinet Kerja dengan menjauhkan dari tekanan politik.
Phillips Vermonte, Kepala Departemen Politik Dan Hubungan Internasional CSIS, mengatakan perubahan susunan kabinet itu hak prerogatif yang melekat kepada Jokowi sebagai kepala negara.
“Namun Jokowi harus menimbang dengan mengevaluasi kinerja menteri secara menyeluruh agar dasar reshuffle itu jauh dari kesan tekanan politik. Saat ini, Jokowi harus mampu memilah dan menilai kinerja menteri-menterinya secara mandiri,” katanya saat dihubungi JIBI/Bisnis.
Dalam hal ini, Jokowi juga harus mampu menyelesaikan masalah yang selama ini muncul dari partai-partai pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). “Jangan sampai, reshuffle menteri justru menambah daftar panjang masalah dengan KIH.”
Menanggapi rencana reshuffle, Rio Patrice Capella, politikus Partai Nasdem yang berafiliasi dengan KIH, menyetujui rencana itu. Jokowi berhak menggunakan hak prerogatifnya jika kinerja menteri dinilai menghambat program-program pemerintah.
“Silakan saja Jokowi merombak kabinetnya,” katanya.
Patrice juga tidak khawatir jika menteri yang di-reshuffle adalah menteri yang berasal dari Nasdem. “Jika memang kader kami jauh dari kompetensi, kami menghormati kepuusan presiden. Namun, kami juga siap jika Jokowi meminta kader nasdem lain menjadi menterinya.”
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) Fadli Zon meminta Jokowi untuk segera melakukan perombakan di Kabinet Kerja. Terutama, untuk menteri yang menangani masalah hukum dan ekonomi yang belum banyak menyelesaikan masalah.
“Tim hukum dan tim ekonomi belum banyak memberikan solusi atas sejumlah masalah,” kata Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.
Kabinet Kerja harus segera membuat terobosan untuk mengatasi masalah-masalah di Tanah Air. “Jika tidak segera bikin terobosan, akan sulit kedepannya,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Senin (4/5).
Menurutnya, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penyusunan ulang kabinet. “Saat ini, saya kira sangat pas untuk melakukan perombakan kabinet. Jokowi jangan buang-buang waktu lagi dengan mempertahankan pembantunya yang tidak kredibel.”
Meski demikian, Fadli mengaku KMP belum mendapatkan tawaran dari Jokowi untuk masuk dalam Kabinet Kerja. “Belum ada tawaran itu. Malah kami tidak memikirkan akan diakomodasi oleh Jokowi.”