SOLOPOS.COM - Buku 99 Tips Menjadi TKI Sukses (Dok/JIBI/Solopos)
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo tidak masalah jika warganya menjadi TKI, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan
Harianjogja.com, KULONPROGO- Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo, Heri Darmawan mengungkapkan, pihaknya tidak berencana memutus rantai tenaga kerja Indonesia (TKI) secara turun-temurun yang terjadi pada warga di wilayah ini.
Menurutnya, arus menjadi TKI itu juga bagian dari globalisasi.
Namun, proses penyaluran TKI harus dipastikan melalui lembaga yang jelas dan legal. “Tidak masalah selama perjanjian kerjanya jelas dan prosedural. Sistem kontraknya bagaimana, jabatan dan pekerjaannya apa, dan apakah gajinya layak sesuai standar internasional di negara itu,” papar Heri, baru-baru ini.
Heri menambahkan, Pemkab Kulonprogo bahkan masih mengizinkan penyaluran TKI ke sektor informal. Meskipun rentan dari berbagai masalah ketenagakerjaan, TKI informal justru dianggap jadi alternatif bagi angkatan kerja lulusan SMP ke bawah.
“Angkatan kerja usia 30 tahun ke atas kesulitan dapat pekerjaan karena tingkat pendidikan yang biasanya cuma lulus SMP. Pabrik lokal pun mencari lulusan SMA/SMK,” terangnya.
Kendati demikian, Heri juga tidak ingin disebut tidak melakukan upaya apapun untuk mengurangi jumlah TKI dari Kulonprogo. Selain mengadakan berbagai pelatihan agar masyarakat bisa mengembangkan usaha mandiri, dalam waktu dekat juga akan diadakan pameran khusus hasil usaha mandiri dari TKI purna.
Tujuannya mendorong TKI purna tidak kembali lagi bekerja di luar negeri dan memotivasi masyarakat umum untuk mencari penghasilan di negeri sendiri. “Kami ingin membantu mempromosikan hasil usaha mereka. Rencananya sekitar Mei ini,” katanya.