SOLOPOS.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan 'SAVE KPK' di Jakarta, Jumat (23/1/2015). Mereka menuntut Mabes Polri membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap pihak kepolisian. (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)
Untuk mengurangi konflik antarlembaga penegak hukum, Polri dan KPK, MAKI mengusulkan adanya peran TNI dalam perekrutan komisioner TNI.
Solopos.com JAKARTA- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berharap, pada pemilihan calon pimpinan KPK nanti, ada salah satu komisioner KPK yang berasal dari unsur TNI. Menurut MAKI, jika ada purnawirawan TNI yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai salah satu komisioner KPK, diperbolehkan. Mengingat, pemilihan calon pimpinan KPK terbuka untuk umum.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman meyakini, jika ada unsur TNI di komisioner KPK, maka Boyamin menjamin perseteruan antara KPK dan Kepolisian tidak akan terjadi lagi, seperti dalam kasus Komjen Pol Budi Gunawan dan Novel Baswedan yang telah melibatkan perseteruan antar instansi Polri dan KPK.
“?Boleh saja kalau ada unsur TNI, ?tidak masalah. Saya harap ada unsur TNI di salah satu komisioner KPK nanti,” tutur Boyamin saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (3/5/2015).
Menurut Boyamin, nama sosok komisioner KPK yang tepat dan berasal dari unsur TNI adalah bekas Panglima TNI, Jenderal TNI Purn. Endriartono Sutarto. Boyamin menjelaskan bahwa Endriartono seringkali membela KPK dalam setiap beberapa kesempatan, terlebih pada saat kasus yang telah melibatkan Komjen Pol Budi Gunawan. Endriartono menyambangi KPK untuk memberikan dukungan.
“Dia kan sosok yang disegani dan bersih dan dalam beberapa kesempatan dia membela KPK,” katanya.