Kanalsemarang.com, SEMARANG- Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mendesak pemerintah provinsi setempat untuk segera mengambil sikap terkait dengan konflik internal pada yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS).
“Pemprov Jateng harus secepatnya bersikap dan menggunakan kewenangannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya penyelesaian konflik internal di yayasan RSIS,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Joko Purnomo di Semarang seperti dikutip Antara, Rabu (29/4/2015).
Menurut dia, kedua belah pihak yang berkonflik tersebut harus diajak “rembugan” oleh Pemprov Jateng demi kebaikan bersama dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kalau bisa dicapai ‘win-win solution’ ya Alhamdulillah, tapi yang terpenting adalah berupaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi penutupan rumah sakit karena hal tersebut akan merugikan masyarakat,” ujarnya.
Joko mengharapkan kedepannya tidak muncul masalah baru terkait dengan izin operasional RSIS yang hingga saat ini belum ada kejelasan.
“Harus ada payung hukumnya, minimal ada surat dari yang berwenang bahwa izin operasional RSIS sedang dalam proses sehingga secara legal formal, sah di mata hukum,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta pengurus yayasan RSIS segera mengakhiri konflik internal demi kepentingan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.