SOLOPOS.COM - Sumber air underpass Makamhaji, Selasa (28/4/2015). (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)
Underpass Makamhaji yang terus kebanjiran membuat politikus DPR asal Sukoharjo ingin bersuara.
Solopos.com, SUKOHARJO — Komisi V DPR akan memanggil Direktorat Jendral (Dirjen) Perkeretaapian yang dianggap bertanggungjawab dalam pembangunan proyek Underpass Makamhaji. Pemanggilan ini untuk meminta penjelasan terkait penyelesaian banjir yang terjadi di underpass tersebut belakangan ini.
Anggota Komisi V DPR, Muhammad Toha, menyatakan pemanggilan ini didasari oleh adanya kejangganggalan proyek Underpass Makamhaji. Dia mempertanyakan proyek underpass senilai Rp27 miliar yang disinyalir kurang perencanaan matang.
Guna mencari tahu penyelesaian underpass, kata Muhammad Toha, Komisi V DPR yang membidangi perhubungan dan pekerjaan umum akan memanggil Dirjen Perkeretaapian Kemenhub untuk menjelaskan dan meminta pertanggungjawaban. Rencananya, mereka juga akan memanggil pemborong proyek tersebut sebagai pihak yang tahu teknis pengerjaannya.
“Sebagai perbandingan kami akan meminta keterangan dari ahli tata ruang. Bangunan semacam itu bener apa enggak,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Rabu (29/4/2015).
Menanggapi upaya Forum Peduli Masyarakat Makamhaji (FPMM) yang akan melaporkan proyek underpass ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Toha menyatakan dukungannya dan berjanji akan memfasilitasi. “Silakan, diproses. Betul tidak dengan pembiayaan Rp27 miliar kok bangunan yang dihasilkan seperti itu. Kira-kira ada kerugian negara atau enggak?” ucapnya.
Muhammad Toha menambahkan komisinya akan terus mengawal masalah ini hingga tuntas. Dia berjanji untuk segera mencari solusi sementara agar underpass tersebut bisa kembali digunakan. “Kami mendesak kalau memang harus diperbaiki, ya diperbaiki. Kalau misalnya tambal sulam, ya tambal sulam. Yang panting bisa cepat dikembalikan fungsinya,” tutupnya.