SOLOPOS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)
Sertifikasi PSK dan lokalisasi prostitusi yang sempat dilontarkan Ahok mendapatkan reaksi.
Solopos.com, JAKARTA — Komisi I DPR menyayangkan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) soal adanya lokalisasi prostitusi di Jakarta dan sertifikasi PSK.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya, mengatakan tugas pemerintah adalam menertibkan yang tidak tertib, seperti prostitusi. Jadi bukan malah melegalkan. “Menertibkan yang liar itu tugas pemerintah,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (28/4/2015).
Menurutnya, lokalisasi di Jakarta sudah ditutup sejak zaman sutiyoso menjadi gubernur. Dan sejak itu tidak ada lagi. Kramat tunggak yang dulu jadi ajang prostitusi juga sudah digusur dan dibangun Islamic Center.”
Menurutnya, Ahok harus mengikuti jejak Sutiyoso. “Pemerintah harus menempuh jalan yang lebih jitu untuk menanggulangi prostitusi. Lebih jitu jika dibandingkan dengan melokalisasinya.”
Meski banyak menuai pertentangan, Ahok tetap berkeinginan untuk melokalisasi agar mudah menjalankan kontrol. Menurutnya, dengan adanya satu lokasi prostitusi, pemerintah daerah akan lebh mudah memberikan pengawasan. Wacana Ahok ini juga membuat legislator DPD asal DKI Jakarta, Fahira Idris, bereaksi.
“Dia [Ahok] sudah tahu, toko khusus miras apalagi legalisasi prostitusi akan ditolak mayoritas warga Jakarta. Tapi sengaja dilemparkan ke publik agar kita gaduh dan lupa mengawasi kinerja Pemprov DKI yang dipimpinnya,” ujar senator asal DKI Jakarta Fahira Idris di Jakarta (28/4/2015).
Fahira mengatakan saat ini banyak isu-isu baik kinerja maupun kebijakan termasuk janji-janji Ahok yang belum terealisasi sehingga tidak boleh lepas dari perhatian publik.
“Kalau ada setiap persoalan seperti miras dan prostitusi, solusi Ahok legalisasi itu artinya dia pemimpin yang malas mikir. Ide-ide ngawurnya tetap kita tolak, tetapi warga tetap terus kritisi kinerja dan kebijakannya dan terus tuntut janji-janji Ahok,” ulas Wakil Ketua Komite III DPD ini.