SOLOPOS.COM - Sejumlah pekerja sibuk membuat kerangka dari bahan baja untuk pasar darurat bagi pedagang Pasar Telukan di pinggiran jalan tak jauh dari Perumahan Grogol Indah, Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jumat (27/3/2015). (Moh. Khodiq Duhri/JIBI/Solopos)
Penataan pasar di Sukoharjo yakni Pasar Grogol berpotensi menimbulkan konflik lantaran jumlah los dan kios darurat kurang dari jumlah pedagang.
Solopos.com, SUKOHARJO — Pengundian kios dan los pasar darurat untuk pedagang Pasar Grogol bakal dilangsungkan Selasa (28/4/2015). Pengundian ini berpotensi menimbulkan masalah lantaran jumlah los dan kios di pasar darurat kurang dari jumlah pedagang Pasar Grogol.
Sekretaris Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Grogol, Mulyono, menyatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sukoharjo menyediakan 26 kios dan 150 los di pasar darurat. Padahal, jumlah pedagang yang menempati kios sebanyak 31 orang dan pedagang los ada 163 orang.
“Jumlah pedagang itu terdaftar secara resmi,” kata dia saat ditemui Solopos.com, Senin (27/4/2015).
“Jumlah pedagang itu terdaftar secara resmi,” kata dia saat ditemui Solopos.com, Senin (27/4/2015).
Mulyono tak tahu persis alasan Disperindag membangun kios dan los di pasar darurat dengan jumlah yang lebih sedikit dari jumlah pedagang. Sayangnya, penetapan jumlah kios dan los itu telah final dan sudah dibicarakan dengan pedagang. Pihak HPP sempat memberikan masukan.
“Saya pernah minta kalau jumlah kios dan los di pasar darurat disesuaikan dengan jumlah pedagang. Kalau pun sisa tidak masalah, daripada malah kurang,” jelas Mulyono.
Bila protes datang, HPP akan melemparkannya ke Disperindag. “HPP mewanti-wanti, kalau nanti yang tidak kebagian protes, saya akan pertanyakan ke dinas,” jelasnya.
Persoalan lain yang bisa saja timbul adalah protes dari 60 pedagang kaki lima (oprokan) di Pasar Grogol yang juga tak kebagian tempat di pasar darurat. Meski berstatus tak resmi, menurut Mulyono, mereka sudah menjadi bagian dari pedagang Pasar Grogol.
“Namanya juga pasar tradisional, wajar kalau ada pedagang oprokan. Tapi, diakui maupun tidak, mereka sudah menjadi penopang APBD,” tambah Mulyono.
Menyiasati kurangnya tempat yang disediakan tersebut, HPP berkoordinasi dengan semua pedagang agar saling menyadari kebutuhan antarpedagang. Bagi pedagang yang tidak mendapatkan tempat, khususnya pedagang kaki lima yang tidak terdaftar secara resmi, akan diberikan tempat secukupnya bersandingan dengan pedagang resmi.
“Yang penting jangan sampai berjualan sembarangan hingga ke jalan-jalan. Kami berharap pasar darurat tak menimbulkan persoalan baru,” ucapnya.
Mulyono berharap penetapan kios dan los juga harus disesuaikan dalam zona-zona pembagian. Ini agar memudahkan para pedagang beradaptasi saat pasar baru selesai dibangun. Di samping itu, pedagang juga meminta agar pasar darurat dibangun dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kemananan.